Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Kekeluargaan Diprediksi Bubar

Kompas.com - 11/09/2016, 15:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memprediksi koalisi kekeluargaan yang dibentuk sejumlah partai bakal bubar.

Zuhro melihat tak ada komunikasi intensif yang berkelanjutan dari tujuh partai pendiri. Gaung koalisi pun tak terdengar lagi.

"Tidak tertutup kemungkinan koalisi kekeluargaan tidak terwujud. bagaimana pun juga harus ada kelanjutan dari deklarasi kemarin. Ini kan tidak ada," ujar Siti saat dihubungi, Minggu (11/9/2016).

Ia pun melihat nuansa kekeluargaan menjadi kurang terbangun sejak Ketua DPD PDI-P Jakarta berganti, dari Bambang Dwi Hartono yang sempat menjabat sebagai pelaksana tugas ke Adi Wijaya.

Koalisi kekeluargaan yang merupakan gabungan partai yang tak mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan semakin sulit terwujud jika pada akhirnya PDI-P mengumumkan keputusan sosok yang diusung pada detik-detik terakhir jelang pendaftaran calon.

"Kalau memang ada koalisi harus ada gerak gerik atau langkah-langkah menuju ke sana. Supaya tidak terkesan koalisi yang dibangun, atau gabungan partai yang dibangun itu spontan," tutur Siti.

PDI-P hingga kini belum menentukan sikap politiknya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Adapun soliditas koalisi kekeluargaan kini mulai terancam.

Sandiaga Uno, sebagai figur yang digadang menjadi kandidat pesaing Ahok, terancam akan kehilangan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

(Baca: PKB Ancam Cabut Dukungannya jika Sandiaga Pilih Wakil dari PKS)

Hal tersebut menyusul langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung kadernya, Mardani Ali Sera untuk menjadi kandidat calon wakil gubernur pendamping Sandiaga.

Langkah PKS tersebut juga diklaim telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sementara itu, PPP juga mulai memunculkan nama baru, yakni ustaz Yusuf Mansur, di samping nama-nama kandidat cawagub lainnya seperti Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni atau Sekretaris Daerah Saefullah.

Kompas TV Jabatan Bambang DH Dicopot, Ini Kata Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com