Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jutaan Anak Hanya Lulus SD

Kompas.com - 08/09/2016, 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, jumlah anak usia wajib belajar yang hanya sampai SD cukup besar. Pada 2015/2016 saja, sekitar satu juta anak putus sekolah di SD serta hanya menamatkan SD. Faktor ekonomi menjadi penghambat utama mereka untuk melanjutkan sekolah.

Padahal, dalam komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 Bidang Pendidikan, setiap negara harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pendidikan. Targetnya, tersedianya pendidikan dasar dan menengah secara universal yang inklusif, setara, dan berkualitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (7/9), mengatakan, memang secara persentase jumlah siswa yang tidak tuntas hingga SMP sedikit. Namun, jika tidak ditangani serius, jumlahnya tiap tahun bisa bertambah banyak.

”Untuk anak-anak yang masih tercecer menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun, mereka tetap akan digiring kembali ke sekolah lewat jalur formal ataupun nonformal. Inilah yang hendak disasar pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Program Indonesia Pintar,” ujar Hamid.

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015/2016, siswa yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP 946.013 orang. Ditambah dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP tetapi tidak lulus (51.541 orang), maka ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada 2015/2016. Situasi cukup memprihatinkan karena ada 68.066 anak lainnya yang bahkan tidak melanjutkan studi di SD pada 2015/2016. Kalau hal ini terus terjadi setiap tahun dan tidak dilakukan terobosan, jumlah orang Indonesia yang maksimal hanya memegang ijazah SD terus meningkat.

Adapun siswa yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan studi ke SMA/SMK ialah 99.406 orang. Ditambah dengan jumlah siswa SMA/SMK yang gagal melanjutkan studi (118.353 orang), maka total warga Indonesia yang hanya memegang ijazah SMP pada 2015/2016 ialah 217.759 orang. Padahal, SDGs 2030 menghendaki agar pada tahun 2030 seluruh warga dunia bisa mengenyam pendidikan hingga SMA/ SMK.

Menurut Hamid, dari pengalaman selama ini, tidak mudah menarik kembali siswa yang putus sekolah. Agar program mengembalikan anak-anak usia produktif menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun ataupun melanjutkan studi ke SMA/SMK sangat dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

”Dari survei BPS (Badan Pusat Statistik), sekitar 73 persen kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi,” kata Hamid.

Meskipun selama ini pendanaan pendidikan ditempuh lewat bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan siswa miskin, dan sekarang Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya sekolah tetap dirasakan berat bagi masyarakat miskin. ”Terutama untuk biaya personal yang menyangkut biaya transportasi dan uang jajan/makan di sekolah. Dana dari KIP belum memadai,” ujar Hamid.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan transportasi antarjemput bagi siswa miskin atau menyediakan sepeda. ”Tidak mungkin semua kebutuhan siswa di daerah berasal dari pemerintah pusat. Harus juga ada peran besar pemerintah daerah,” kata Hamid.

Di luar sekolah

Secara terpisah, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Sriyulianti mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan layanan pendidikan formal dalam membantu anak putus sekolah atau yang belum bersekolah agar bisa mengenyam edukasi. ”Berbagai alternatif layanan pendidikan yang fleksibel terhadap kondisi wilayah ataupun kondisi anak harus disiapkan supaya hak atas pendidikan terpenuhi,” ucapnya.

Menurut Yanti, pendidikan sejatinya bertujuan mengoptimalkan potensi diri anak supaya memiliki peluang meraih kehidupan lebih baik. Jadi, pendekatannya tidak sekadar lulus sekolah dan dapat ijazah.

Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) Budi Trikorayanto mengatakan, pendidikan sampai saat ini masih mengutamakan persekolahan. Padahal, banyak anak yang merasa tidak cocok dengan pendidikan formal sehingga memilih berada di luar sekolah, seperti menjalankan sekolah rumah atau homeschooling.

”Sayangnya, sampai saat ini, pilihan anak-anak untuk homeschooling belum dipahami. Mereka sering terdiskriminasi birokrasi. Pengakuan hasil belajar homeschooling lewat ujian nasional formal ataupun kesetaraan masih terkendala karena ketidakpahaman aparat dinas pendidikan di daerah,” tutur Budi.

Ia menyebutkan, ada sekitar 30.000 anak yang tergabung di Asahpena yang memilihhomeschooling. Mereka sering kali dianggap anak putus sekolah.

Pendidikan berkualitas yang dapat dinikmati semua orang, di sekolah, masyarakat, ataupun dunia usaha, tanpa terkecuali, diyakini dapat mendorong warga negara untuk siap berkontribusi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (ELN)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 8 September 2016, di halaman 11 dengan judul "Jutaan Anak Hanya Lulus SD"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com