Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Pernyataan Megawati soal KPK Main Politik Tak Perlu Dikembangkan

Kompas.com - 08/09/2016, 16:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai bermain politik, tak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Hal itu dikatakannya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Dari Juru Bicara KPK kan sudah merespons itu sebagai bagian masukan dan semua terbuka dengan masukan-masukan. Tak perlu kita kembangkan lebih lanjut," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa PDI-P tak pernah mencampuradukkan politik dan hukum.

(Baca: Megawati: KPK Sekarang Main Politik)

PDI-P, lanjut dia, selalu bicara mengenai hukum yang berkeadilan, mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Siapapun tak boleh lakukan intervensi dan melakukan pendekatan politik kekuasaan. Itu yang selama ini ditunjukkan Ibu Mega. Misalnya kasus 27 Juli, dia tidak intervensi karena ada putusan pengadilan koneksitas," ucap Hasto.

Pernyataan bahwa KPK bermain politik disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan Sekolah Partai PDI-P di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

"KPK itu sekarang main politik. KPK itu dulu saya yang bikin loh," ujar Megawati.

Namun, Mega tidak menjelaskan lebih jauh maksud pernyataan "main politik" tersebut.

KPK membantah pernyataan Megawati.

"Insya Allah KPK tetap istiqomah dalam pemberantasan korupsi, tanpa campur tangan politik," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Menurut Priharsa, KPK tidak akan terpengaruh dengan situasi politik dalam setiap penanganan perkara hukum. Hal itu termasuk pada perkara hukum yang melibatkan politisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com