Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reza Positif Narkoba, Ganjil Genap hingga Tax Amnesty, Ini 5 Berita yang Perlu Anda Ketahui

Kompas.com - 31/08/2016, 06:09 WIB

Berikut adalah 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda ketahui agar hari Rabu ini (31/8/2016) Anda tetap update.

1. Reza Artamevia Positif Narkoba

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar membenarkan bahwa urine penyanyi Reza Artamevia terindikasi positif narkoba.

Reza merupakan salah satu dari delapan orang yang tertangkap di kamar hotel di Mataram bersama Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti dan enam orang lainnya.

Namun, saat ditangkap, tak ada barang bukti yang melekat pada Reza. Berita selengkapnya bisa dilihat di sini.

Kasus ini juga bisa diikuti dalam liputan khusus di sini.

2. Dianggap Pendukung Ahok, Andrew Diserang

Andrew Budikusuma menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal di dalam bus transjakarta. Selain dipukul, Andrew juga mendapat kata-kata bernada rasial dari orang tak dikenal tersebut.

Akhdi Martin Pratama Andrew Budikusuma saat menunjukan bukti laporan polisi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/8/2016).
Andrew menceritakan, kejadian tersebut terjadi pada Jumat (26/8/2016) sekitar pukul 20.30 WIB lalu. Saat itu, dia tengah menaiki bus transjakarta dari Kuningan menuju ke Semanggi.

Setibanya bus tersebut di Halte Semanggi, ada sekitar 3-4 orang menaiki bus yang ditumpangi Andrew sambil berteriak menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kemudian, orang tersebut datang menghamipiri Andrew sambil berteriak "Ahok Ahok, lu Ahok ya?" dan mengajak berkelahi, lalu memukulnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Penghasilan 4,5 Juta Tak Perlu Bayar Pajak

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Hal itu menyusul kebjikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

Selain itu, masyakarat yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan juga tidak diwajibkan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Lantaran ketentuan itu, Ken meminta masyarakat yang penghasilannya di bawah PTKP untuk tidak memusingkan program amnesti pajak.

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Pelat Nomor Palsu, Mobil Disita

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Syamsul Bahri mengingatkan masyarakat untuk tidak memalsukan pelat kendaraan mereka agar bisa melintas di ruas-ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap setiap hari.

dok.TMC Pengguna SUV Toyota ini diamankan polisi karena ketahuan memiliki pelat nomor lebih dari satu untuk mengakali aturan ganjil-genap.
Syamsul mengatakan, pemalsuan pelat nomor kendaraan merupakan ranah hukum pidana.

Sanksi pidana itu didasarkan pada pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Syamsul menyebut sanksi bagi masyarakat yang memalsukan pelat nomor kendaraan ialah enam tahun penjara.

Syamsul juga menegaskan bahwa polisi akan menyita kendaraan yang pelat nomornya dipalsukan.

"Jadi, silakan saja dipalsukan. Begitu ketemu, bukan tilang lagi, dengan mobil-mobilnya disita," ucap Syamsul.

Selengkapnya bisa dibaca di sini, sementara soal penerapan nomor ganjil genap bisa diikuti di sini.

5. Ini Cara Mencari Ponsel Android yang Hilang

Lupa di mana meninggalkan smartphone Android kesayangan bisa membuat panik, apalagi ditambah dengan kekhawatiran jika smartphone itu hilang atau dicuri.

Google Fitur Find my phone di situs pencari Google untuk melacak ponsel Android.
Apa yang harus dilakukan jika smartphone Android Anda hilang, baik tertinggal, terselip atau dicuri? Simak cara mencari dan memulihkan ponsel Android berikut ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com