Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Akui KBIH Intervensi Kanwil terkait Jadwal Keberangkatan Haji

Kompas.com - 29/08/2016, 21:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kompas TV Suasana Haru Warnai Keberangkatan Calon Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui adanya intervensi terhadap kantor perwakilan Kementerian Agama di daerah terkait pengurusan visa haji.

Hal itu akhirnya berimbas pada jadwal pemberangkatan yang berubah seporadis di beberapa daerah.

Menurut Lukman tekanan terhadap petugas Kementerian Agama di daerah biasanya terjadi karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) didukung tokoh masyarakat setempat.

"Jadi bermodalkan tokoh masyarakat setempat biasanya jajaran Kementerian Agama di daerah ditekan atau dilobi sehingga jadwal pengajuan visa yang sudah ada dirubah," ujar Lukman usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Lukman mengatakan untuk mencegah terulangnya hal tersebut Kementerian Agama akan memberi sanksi tegas kepada KBIH dan petugas Kementerian Agama di daerah.

"Ke depannya untuk tahun-tahun berikut akan kami buat sanksi tegas kepada KBIH dan petugas yang bermain sehingga kejadian seperti tahun ini tidak terulang," tutur Lukman.

"Sebab kalau tidak ditindak tegas, ini merugikan jemaah lain yang sudah bersiap sesuai jadwal pemberangkatan awal," lanjut dia.

Sebelumnya, persoalan jadwal keberangkatan ini ditanyakan sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Mereka mempertanyakan mengapa jadwal keberangkatan haji tahun ini berubah-ubah. 

(Baca: Komisi VIII Cecar Menteri Agama Terkait Tak Tentunya Jadwal Pemberangkatan Haji)

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menilai itu terjadi karena lemahnya kontrol Kementerian Agama tingkat pusat terhadap kinerja kantor perwakilan Kemenag di wilayah.

Sebab izin dan jadwal pemberangkatan diterbitkan kantor perwakilan Kemenag di daerah dengan sepengetahuan jajaran Kemenag di Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com