Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kritik Itu Obat Kuat, Enggak Ada "Sakitnya Tuh di Sini" bagi Jokowi

Kompas.com - 29/08/2016, 11:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOM0AS. com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kritik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi obat kuat bagi Presiden Joko Widodo.

Ia menanggapi kritikan SBY atas kebijakan kemaritiman yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

"Kritik itu obat kuat dan membuat sehat," ujar Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2016).

(Baca: SBY Anggap Visi Maritim Pemerintah Sebatas Retorika)

Pramono yakin SBY juga setuju atas pernyataannya tersebut karena saat menjadi presiden juga sering mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak.

"Yang sekarang kritik kan dulu pernah dikritik dan tahu bahwa kritik itu obat kuat," ujar Pramono.

Politikus PDI-P itu juga yakin Presiden Joko Widodo tidak merasa sakit hati sehingga menimbulkan kesenjangan komunikasi dengan SBY akibat lontaran kritik itu.

(Baca: SBY Ingatkan Pemerintah RI agar Tak Dikontrol China)

"Kalau bagi Presiden Jokowi, enggak ada kata sakitnya tuh di sini. Enggak ada. Sekali lagi, kritik itu obat kuat," ujar Pramono.

Sebelumnya, SBY mengkritik kebijakan Presiden Jokowi pada sektor kemaritiman.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan martitim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," ujar SBY, dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia, di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

"Kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika. Without action, without policy, without actual program to be implementasi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com