Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Basarnas dan BMKG

Kompas.com - 24/08/2016, 17:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terkait pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Kesepakatan yang dicapai meliputi pendidikan dan pelatihan SAR, latihan operasi SAR, dan pelaksanaan operasi SAR.

Selain itu, PDI-P juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, penandatangan nota kesepahaman merupakan upaya membantu masyarakat seperti yang tertuang dalam sila kedua Pancasila.

"Kebutuhan untuk ikut membantu tentunya di sila kedua, perikemanusiaan itu ya. Jadi kalau terjadi bencana dan sebagainya kami berharap bisa segera ditanggulangi," kata Megawati, di Kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Megawati menekankan, fungsi partai merupakan alat perjuangan.

Oleh karena itu, ia membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana.

"Partai menyeluruh, untuk yang namanya baik bagaimana berpolitik atau juga seperti hal-hal seperti sekarang ini PDI-P lakukan," ujar Megawati.

Hadir dalam acara itu antara lain Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya, Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, dan dan Rieke Diah Pitaloka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com