Kedepankan Toleransi sehingga Indonesia Tak Jadi Negara Gagal

Membaiknya indikator-indikator Indonesia diyakini Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan negeri ini tak akan menjadi negara gagal. Jusuf Kalla bahkan menegaskan, Indonesia tetap berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga.

Pernyataan Jusuf Kalla itu dikutip dari laporan utama harian Kompas, Senin (22/8/2016), dengan judul "Indonesia Bergerak Maju".

Negeri ini memang baru melangkah maju bukan meloncat maju, tetapi langkah itu tetap dimaknai positif bagi kemajuan bangsa.

Indikator negara gagal (failed state), yang belakangan dimaknai sebagai negara rapuh (fragile state), disusun oleh Fund for Peace (FFP) di Amerika Serikat.

Dari tahun ke tahun, nilai Indonesia memang membaik dari 89,2 pada 2005, lalu menjadi 76,8 (2014), dan 75 (2015).

Indeks terbaik dimiliki negara Skandinavia, Finlandia, dalam kategori very sustainable (dijamin amat berkelanjutan) dengan nilai 17,8, sedangkan terburuk Sudan Selatan dengan indeks 114,5. Catatan: Dalam penghitungan FFP, semakin kecil nilai indeks, berarti semakin baik suatu negara.

Ada apa dengan Sudan Selatan? Perang saudara ternyata telah mengoyak kedamaian di negeri yang kaya minyak itu.

Jumlah pengungsi dari Sudan Selatan di Afrika bagian timur itu bahkan mencapai lebih dari satu juta orang pada 2016 ini saja.

Merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011, tetapi sejak perang sipil pada Desember 2013, ratusan ribu hingga jutaan pengungsi sudah mengalir keluar dari Sudan Selatan.

Akar dari perang saudara itu pun adalah persaingan politik internal antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang berkembang menjadi perpecahan etnis di sejumlah bagian negara.

Konflik akhirnya seolah menjadi bagian dari Sudan dan Sudan Selatan. Kini konflik dipicu perbedaan etnis, yang sebelumnya dipicu perbedaan keyakinan antara Sudan dan Sudan Selatan.

Perseteruan kian memanas karena penguasa Sudan Selatan ditengarai korupsi. Ada belasan ribu nama polisi fiktif yang mendapatkan gaji dari pemerintah meski karena fiktif akhirnya uang gaji itu masuk ke pundi-pundi oknum-oknum pemerintah.

Pendek kata, konflik di Sudan Selatan pada akhirnya diperburuk oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintahan di negara yang terbilang muda tersebut. Aksi korupsi memperuncing konflik.

Jaga keharmonisan masyarakat

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Sayangnya, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (3/8/2016) mengumumkan, indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2015 di level nasional adalah 72,82 dalam skala 0-100. Angka ini turun dibandingkan dengan 2014, yaitu di angka 73,04.

Mengapa? Ternyata, ada penurunan nilai di sejumlah variabel, seperti kebebasan berkeyakinan serta peran DPRD dan parpol yang pada 2015 lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Setelah damai selama puluhan tahun, pada Jumat (29/7/2016), misalnya, terjadi kerusuhan yang disertai pembakaran rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keharmonisan hidup masyarakat tercederai

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, di Jakarta (Kompas, 12/8/2016) mengatakan, dalam kasus di Tanjung Balai ditemukan fakta distorsi informasi antaretnis yang menyebabkan kesalahpahaman.

Natalius mengatakan, pemerintah pusat, provinsi, dan Tanjung Balai harus menghentikan komunikasi yang berorientasi pada kebencian dan intoleransi.

"Pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepolisian, harus memastikan jaminan rasa aman, nyaman, serta memastikan tidak terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang," ujarnya.

Tanjang Balai, kalau boleh jujur, juga telah terbangun dari hasil jerih payah rakyat setempat. Pembakaran tempat ibadah tidak sekadar merusak bangunan, tetapi juga merusak rasa saling percaya di antara warga sehingga bukan mustahil bakal terjadi perlambatan pembangunan.

Yang dirugikan dari peristiwa itu bukan sekadar toleransi warga yang berada di titik nadir, melainkan juga ada potensi perlambatan ekonomi.

Untung saja, pembakaran tempat ibadah tidak merembet pada terbakarnya pusat-pusat perdagangan. Bagaimana bila hal itu terjadi? Rakyat Tanjung Balai tanpa terkecuali pasti dirugikan.

Kerusuhan sosial di Tanjung Balai diperburuk isu negatif dan provokatif melalui media sosial sehingga menyulut emosi warga untuk membakar rumah ibadah. Ujaran kebencian menjadi persoalan serius seiring kemajuan teknologi digital.

Sejak 2015, Kepolisian Negara RI telah membekali diri dengan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Namun, sejauh mana kepekaan anggota kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan konflik sosial dengan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Selain kepolisian, warga masyarakat juga punya tugas untuk membangun Indonesia damai dan berperadaban. Masyarakat juga punya tugas untuk merawat toleransi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forum Pembauran Kebangsaan, misalnya, pada akhir Juli 2016 mengadakan acara Gelar Budaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan sekaligus mempererat kerukunan antaretnis yang ada di Kalimantan Selatan. Nahdlatul Ulama (NU) di sisi lain juga rajin menggaungkan konsep "Islam Nusantara".

Toleransi, kata Mudji Sutrisno, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, sebenarnya telah menjadi bahan kurikulum pendidikan, tetapi jangan sampai hanya berhenti pada kurikulum pendidikan (Kompas, 5/8/2016).

Terlebih lagi, kata Mudji, agama telah diambil sebagai media atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis.

"Jadi, khotbah di lembaga-lembaga keagamaan justru menjadi media penting untuk mengajarkan toleransi," ujarnya.

Toleransi harus dikedepankan sehingga Indonesia tidak menjadi negara gagal. (HARYO DAMARDONO)