Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Putuskan Kebijakan Politik Strategis Terkait Pilkada Pekan Depan

Kompas.com - 11/08/2016, 22:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno mengatakan pengurus di tingkat pusat diminta tak meninggalkan Jakarta, pekan depan.

Itu karena partai berlambang banteng moncong putih tersebut berencana memutuskan kebijakan politik strategis partai terkait Pilkada Serentak 2017.

"Mulai minggu depan sudah mulai mengkristalisasi. Itu sebabnya semua DPP harus stand by di Ibu Kota mulai minggu depan ini," tutur Hendrawan saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Mulai pekan depan, lanjut dia, DPP akan mengkristalisasi opsi-opsi putusan untuk disampaikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Megawati adalah penentu keputusan akhir dengan menggunakan kalkulasi, intuisi, insting, dan keputusan politik.

(Baca: "Pro Ahok, Pro Djarot Banyak, Pro Risma Tak Kencang di DPP PDI-P")

Adapun mengenai tiga opsi bagi partainya untuk Pilgub DKI, Hendrawan mengatakan ketiganya didasarkan pada isu politik yang berkembang di masyarakat.

Termasuk opsi kemungkinan mendukung Ahok dan Djarot. Ketiga opsi itu masih terus dibahas hingga akhirnya diputuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. 

"Opsi pertama adalah mendukung incumbent Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat)," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.

Kemudian, opsi kedua, kata Hasto, adalah dengan melaksanakan proses penjaringan. Hasto mengatakan, PDI-P menghargai semua pihak yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan di DPD PDI-P DKI Jakarta serta DPP PDI-P.

Kemudian, opsi ketiga adalah pilihan di luar opsi pertama dan kedua. Nantinya, kata dia, bisa saja muncul sebuah skenario yang menciptakan kejutan.

Sebab, DKI Jakarta merupakan pusat semua pergerakan politik sehingga ada agenda strategis ke depannya terkait pasangan calon tersebut.

"Karena apa pun Jakarta ini kan selalu muncul kejutan jelang batas-batas akhir (pendaftaran pasangan calon ke KPU DKI)," kata Hasto. 

Kompas TV Ditanya Soal Pilgub DKI, Risma Tolak Menjawab
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com