Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Mengaku Tak Tahu soal Pembentukan Lembaga Pendanaan MUI

Kompas.com - 05/08/2016, 09:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengaku tidak mengetahui ihwal pembentukan Islamic Development Fund (IDF) yang digagas MUI.

Lembaga pendanaan yang dibentuk pada 29 Juni lalu itu tidak direstui keberadaannya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami dari Dewan Pertimbangan tidak mengetahui dan belum memahami. Saya ber-husnuzon itu (IDF) maksudnya kayak LAZIZ, Lembaga Amil Zakat, tapi namanya mungkin agak keren,” kata Din, seusai menghadiri Milad ke-41 MUI, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (4/8/2016) malam.

Keberadaan IDF sebelumnya diperkenalkan Ketua MUI Ma’ruf Amin pada acara milad MUI.

Kalla enggan merestui lembaga tersebut.

Din menilai, jika fungsi IDF sama seperti LAZIZ, maka wajar saja jika MUI membentuknya. Sebab, setiap ormas islam pada umumnya memiliki lembaga serupa.

“Cuma apa yang dimaksud dengan IDF, saya belum tahu. Karena kalau development itu urusan negara. Pengembangan itu urusan negara,” kata dia.

Kalla sebelumnya meminta agar MUI tetap konsisten menjadi lembaga yang terjun di dunia sosial, bukan ke arah komersial.

Selain itu, ia berharap, agar MUI dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila IDF nantinya gagal di tengah jalan.

“Apabila dananya hilang di tengah jalan, siapa yang bertanggung jawab?” kata Kalla.

Kendati demikian, ia mengapresiasi, keinginan MUI untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui lembaga tersebut.

Namun, menurut Kalla, langkah tersebut cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui badan yang sudah ada.

“Saya minta maaf, saya tidak berhak meresmikannya,” tegas Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com