Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arteria: Sebagai Mantan Anggota Komisi II Harusnya Ahok Paham Aturan Cuti Kampanye

Kompas.com - 04/08/2016, 18:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang seolah tak percaya kepada bawahannya.

Hal tersebut menyusul langkah Ahok yang mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait aturan diwajibkannya calon petahana mengambil cuti selama masa kampanye. 

Salah satu alasan Ahok enggan cuti adalah karena masa kampanye Pilkada DKI 2017 bersamaan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017. 

(Baca: Jika Maju Pilkada DKI, Ahok Wajib Cuti Selama Masa Kampanye)

"Tugas utamanya menjalankan UU selurus-lurusnya. Kok paranoid amat, sehingga APBD harus dia yang kawal sendiri. Pemerintahan daerah itu tidak hanya Ahok, masih ada yang lain. Kepala daerah berhalangan masih ada mekanisme penggatian kewenangan sehingga pemerintahan dapat berjalan," kata Arteria melalui pesan teks, Kamis (4/8/2016).

Arteria menambahkan, langkah Ahok mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi malah akan menimbulkan polemik.

Ia menyayangkan aturan UU Pilkada yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana justru dimaknai berbeda oleh Ahok.

"Dia (Ahok) kan mantan Komisi II harusnya paham yang kami kerjakan ini tidak ada kepentingan lain selain untuk demokrasi sehat dan pilkada yang bermartabat," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Ia pun menyinggung soal serapan anggara DKI Jakarta yang terendah dari semua provinsi di Indonesia. "Memperlihatkan kinerjanya tidak sebagus ya g dicitrakan," kata Arteria.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkap serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi, tahun ini.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis.

Terkait aturan cuti kampanye Ahok merasa kesulitan jika harus cuti tiga bulan selama masa kampanye. (Baca: Mau Jaga APBD, Ahok Pilih Tidak Kampanye daripada Harus Cuti)

Ahok mengatakan, dia lebih memilih tidak berkampanye ketimbang harus cuti. Sebab, dia harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur, salah satunya untuk menjaga APBD DKI.

"Kan itu diatur, ditafsirkan kalau kamu mau kampanye, harus cuti, dan cutinya enggak boleh on-off on-off. Lah kita kan mau jaga APBD. Kalau boleh, saya lebih pilih tidak kampanye daripada cuti," ujar Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

Kompas TV Manuver Ahok Timbulkan Kekecewaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com