Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Pengamanan Laut, Menhan Indonesia, Malaysia, dan Filipina Bertemu di Badung

Kompas.com - 02/08/2016, 10:35 WIB

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas realisasi kerja sama pengamanan maritim di Perairan Filipina Selatan, Selasa 2/8/2016) pagi.

Pertemuan yang berlangsung di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, ini dihadiri menteri pertahanan tiga negara.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin N Lorenzana, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Tun Husein, dan Menhan Indonesia Ryamizard Ryacudu akan menandatangani standar operasi dan prosedur kerja sama pengamanan maritim.

Saat pembukaan pertemuan, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, optimistis kerja sama ketiga negara bisa segera diimplementasikan.

Ia mengatakan, sejak pertemuan awal di sela acara ASEAN Defense Miniters Meeting (ADMM) di Vientiane, Laos, ketiga negara sudah memiliki pemikiran yang sama.

Demikian pula saat melakukan pertemuan di Manila pada 20 Juni lalu. Ketiga negara sepakat menggelar patroli maritim terkoordinasi, pertukaran informasi dan intelijen, dan finalisasi standar operasi dan prosedur.

Menhan Malaysia dan Filipina pun menyampaikan semangat yang sama.

“Dengan kesamaan isu, ancaman, serta hubungan dan kepercayaan antarbangsa yang kuat, sesungguhya tidak ada yang bisa menghentikan kita,” kata Dato' Seri Hishammuddin.

Malaysia menilai, patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Malaysia yang sudah dilaksanakan di Selat Malaka sangat berhasil.

Oleh karena itu, kerja sama tiga negara ini akan mirip dengan patroli terkoordinasi di Selat Malaka itu.

Meski demikian, Ryamizard berpandangan, ada perbedaan sistem operasi dan aspek hukum dari ketiga negara.

Menurut dia, perlu dicari mekanisme yang tepat untuk melaksanakan kerja sama maritim ini.


Kerja sama pengamanan maritim dilakukan setelah beberapa insiden perompakan kapal dan penculikan anak buah kapal terjadi di Perairan Sulu.

Hingga saat ini, masih ada sepuluh anak buah kapal warga Indonesia yang diculik beberapa kelompok Abu Sayyaf dan belum bisa dibebaskan. (INA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com