Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Janji Informasikan Semua Perkembangan kepada Keluarga Sandera

Kompas.com - 01/08/2016, 14:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memastikan, Kementerian Luar Negeri akan menginformasikan semua perkembangan terkait 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf kepada keluarga korban.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi keluarga korban anak buah Kapal tugboat Charles 001 yang pada hari ini mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk meminta informasi terkait keluarga mereka yang telah disandera selama lebih dari satu bulan.

"Kami sudah lakukan komunikasi terus menerus dengan pihak keluarga juga. jika ada perkembangan akan kita infokan karena itu protap yang kita miliki," kata Retno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Retno juga memastikan bahwa upaya pembebasan sandera tidak pernah surut.

Komunikasi dengan pihak Filipina terus dilakukan.

Retno mengaku, pihaknya terakhir melakukan komunikasi dengan pihak Filipina pada Minggu (31/7/2016) kemarin. 

Menurut dia, 10 WNI yang disandera masih dalam keadaan baik dan sehat.

"Sejauh informasi yang saya peroleh, ya (10 sandera dalam kondisi baik)," ujar Retno.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri, Senin (1/8/2016).

Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan 7 ABK yang disandera oleh Kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 21 Juni 2016 di perairan Filipina.

Kedatangan mereka ke Kemenlu berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad.

Dian adalah istri dari ABK bernama Ismail. 

Keluarga sandera didampingi Aggota Komisi I Charles Honoris dan Irine Yusiana Riba Putri.

Selain 7 ABK di Kapal Charles, saat ini ada juga 3 ABK WNI di Kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim yang disandera Abu Sayyaf sejak 9 Juli dan belum dibebaskan.

Kompas TV WNI Disandera, Massa KSPI Demo Kedubes Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com