Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Mau Didesak untuk Tentukan Calon yang Akan Diusung pada Pilkada DKI

Kompas.com - 01/08/2016, 12:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tak ingin didesak untuk cepat-cepat menentukan siapa calon yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, masih ada pembicaraan di internal PKS agar figur yang didukung bisa turut merealisasikan keinginan partai, yaitu menjadikan Jakarta lebih baik.

"Pendaftaran untuk cagub juga belum. Baru September. Jangan dipaksa cepat-cepat. KPU-nya juga belum buka, kalaupun mau daftar hari ini juga belum bisa didaftarkan," ujar Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Ia menambahkan, komunikasi yang dibangun dengan sejumlah partai politik seperti Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN, hingga Demokrat berjalan dengan efektif.

Namun, PKS belum sampai pada tahap menentukan calon.

"Kalau Gerindra memutuskan Sandiaga Uno, kami juga mendukung tapi yang belum selesai apakah cagub atau cawagub," kata dia.

PKS menilai, ada beberapa nama lainnya yang muncul dan memiliki kans tinggi untuk memenangkan Pilgub DKI.

Nama-nama tersebut adalah Tri Rismaharini, Yusril Ihza Mahendra, Boy Sadikin, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Namun, pengambilan keputusan tak bisa dilakukan PKS sendiri karena harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat 22 kursi dukungan.

"Begitu sepakat kami akan umumkan," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Nasional
Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Nasional
Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com