Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Yakin Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen Tak Akan Jegal Parpol Baru

Kompas.com - 22/07/2016, 18:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, peningkatan ambang batas parlemen akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Peningkatan ambang batas, kata Arif, akan mencegah munculnya parpol baru yang hanya ingin memanfaatkan momentum kontestasi pemilu untuk mencari keuntungan.

Ia menekankan, wacana soal ambang batas ini digulirkan bukan untuk meegal partai baru.

“Parpol itu dibiarkan tentu dengan satu semangat agar terlibat dalam satu proses politik dan demokrasi. Semangatnya untuk agar parpol itu tumbuh sepanjang masa,” kata Arif, saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).

Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebelumnya digulirkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Paloh mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan dari 3,5 persen menjadi 7 persen.

Dengan peningkatan ambang batas, maka parpol akan berlomba-lomba untuk mencari kader terbaik yang akan dicalonkan saat pemilu legislatif.

Sebab, kader itu yang akan menggerakkan mesin politik partai guna mempertahankan eksistensi mereka dalam menghadapi pemilihan berikutnya.

“Karena itu, maka upaya membangun kelembagaan yang kuat itu menjadi sebuah keniscayaan,” ujar dia.

Arif menambahkan, DPR dan pemerintah sebelumnya juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas partai politik.

Salah satunya dengan memperketat verifikasi syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam sejumlah kasus, setelah pemilu, tidak sedikit pengurus parpol di daerah yang menghilang.

“Kenapa dulu misalnya syarat untuk jadi parpol diperketat, kalau tidak dibatalkan MK itu, setiap mau pemilu itu harus dipenuhi parpol,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mendukung kenaikan ambang batas tersebut.

Namun, diperlukan kajian akademis sebelum wacana itu direalisasikan.

Anggota Komisi X itu menambahkan, jika memang ambang batas akan dinaikkan sebaiknya tidak terlalu jauh dari ambang batas saat ini yang berada di angka 3,5 persen.

“Mungkin 4 - 4,5 persen. Jadi tidak terlalu jauh,” kata Reni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com