Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Bolehkan Vaksin Impor meski Rawan Dipalsukan

Kompas.com - 19/07/2016, 16:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah tidak melarang rumah sakit untuk membeli vaksin buatan perusahaan farmasi dari luar negeri.

Menurut Nila, tidak semua kebutuhan vaksin dibuat di dalam negeri oleh PT Bio Farma.

"Untuk imunisasi wajib, rumah sakit swasta bisa meminta dari pemerintah, namun rumah sakit swasta boleh membeli vaksin impor," ujar Nila dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Selain rumah sakit swasta, menurut Nila, rumah sakit pemerintah juga dapat membeli vaksin impor yang tidak digunakan sebagai imunisasi wajib.

Vaksin impor juga diperbolehkan apabila jenis vaksin tertentu tidak diproduksi oleh PT Bio Farma.

"Misalnya seperti cacar air, itu tidak wajib. Tapi yang ingin dan membutuhkan, ada dari impor. Yang dari kami itu misalnya vaksin rabies, bukan imunisasi wajib, tapi kami sediakan, tapi impor (karena tidak diproduksi Bio Farma)," kata Nila.

Beberapa produsen farmasi luar negeri yang memproduksi vaksin untuk diimpor ke Indonesia misalnya, Sanofi, Glaxosmithkline, dan Pfizer.

"Jadi memang ada beberapa dari impor. Yang diimpor bisa sama seperti yang untuk imunisasi wajib, atau pilihan," kata Nila.

Namun, yang menjadi masalah, menurut Nila, beberapa rumah sakit swasta mengambil vaksin dari distributor yang tidak resmi. Diduga, distributor tersebut menyalurkan vaksin yang kandungannya diragukan atau palsu.

Kompas TV Menkes: Anggaran Pengadaan Vaksin Ditambah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com