JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat baik TNI, Polri, Badan Keamanan Laut hingga petugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bersinergi mengawasi penyelundupan berbagai barang ilegal dari luar negeri.
Jokowi juga meminta aparat tidak pandang bulu dalam menindak oknum yang bermain.
"Tindak tegas aparat yang bermain mem-backup dan membekingi penyelundupan. Kita tahu kalau penyelundupan tak bisa kita kurangi orang akan malas berproduksi berinvestasi. Ini kerugian besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai penyelundupan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Hadir dalam ratas itu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso dan sejumlah menteri kabinet kerja.
(baca: Tenggelamkan 176 Kapal, Jokowi Puji Kekompakan Satgas "Illegal Fishing")
Ratas ini adalah tindak lanjut dari ratas sebelumnya. Jokowi mengatakan, peta daerah-daerah yang rawan penyelundupan barang sudah diketahui.
Penyelundupan paling banyak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kuncinya tinggal aksi pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum.
"Wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, diawasi, patroli harus terus dilakukan di wilayah itu," tambah Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.