Masa, Makin Miskin Orang Indonesia Dompetnya Malah Makin Tebal...

MALANG, KOMPAS.com - Beragam kebijakan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan masing-masing memakai kartu sebagai penanda penerima bantuan. Dari situ, tak sengaja muncul bahan selorohan, yaitu makin miskin seseorang maka dompetnya malah makin tebal.

"Coba berhitung. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum kartu yang lainnya. Kalau ditotal, ada yang satu keluarga memegang 15 kartu," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat peluncuran program bantuan sosial non-tunai, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/6/2016).

Menurut Khofifah, jumlah kartu penanda bantuan dan program itu akan terlalu banyak bila tetap menggunakan satu kartu untuk satu program. Kondisi itulah, kata dia, yang mendasari peluncuran program dana bantuan sosial non-tunai.

Lewat program ini, semua bantuan nantinya akan terkumpul di satu kartu serupa kartu ATM. Kartu tersebut juga dilengkapi buku rekening seperti saat membuka rekening tabungan di bank.

Pemilik kartu bisa menarik dana dari situ dan atau mengonversi uang bantuan itu menjadi sembako di toko yang ditunjuk pemerintah menjadi agen. Bisa ditarik atau tidak dana itu, tergantung dari program bantuan yang didapat.

"Untuk program keluarga harapan (PKH), uang masuk ke rekening sebanyak empat kali. Berbeda dengan beras sejahtera (rastra) yang (dananya) cair tiap bulan," lanjut Khofifah.

Bedanya juga dengan PKH, kata khofifah, dana Rastra yang masuk ke rekening tidak bisa ditarik tunai. "Rastra itu sebenarnya adalah bansos dalam bentuk pangan. Maka sudah seharusnya ditukar dengan pangan (lagi)," ujarnya.

Dengan konsep baru bantuan non-tunai, penerima bantuan Rastra bisa membawa kartunya ke agen untuk mendapatkan sejumlah sembako. Para agen tersebut sudah memiliki jaringan yang terintegrasi dengan perbankan untuk penyelesaian transaksi.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/6/2016), saat meluncurkan konsep baru penyaluran bantuan sosial non-tunai di Kota Malang, Jawa Timur.

Sembako yang bisa didapat dari situ tak melulu beras, sekalipun dari program Rastra. "Bisa ditukar dengan telur ayam, minyak goreng, dan banyak lagi. Asal kalau ada sisa jangan coba-coba untuk ditukar dengan rokok buat bapak di rumah ya ibu-ibu," tegas dia.

Saat berbincang dengan Kompas.com beberapa waktu lalu, Khofifah menyatakan pemrograman untuk kartu bansos itu sudah mencakup pendataan atas barang-barang yang dimungkinkan dibeli dari situ.

Mencegah kebocoran

Dengan peluncuran sistem ini, penerima bansos tak perlu menyimpan banyak kartu, karena aksesnya hanya satu pintu. Selain itu, sistem satu kartu diharapkan juga menghilangkan kekhawatiran bakal ada kecurangan dalam penyaluran bantuan seperti bila dilakukan secara tunai.

Selama ini, banyak orang berasumsi bahwa dana bansos dengan sistem tunai bisa saja dipotong oleh oknum.

"Kalau langsung masuk ke rekening tidak ada kemungkinan dana bansos 'disunat' karena notifikasinya langsung pada penerima," ungkap Khofifah.

Di samping itu, sistem non-tunai mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi karena penarikan dana dalam jumlah besar pada satu waktu.

"Bayangkan kalau pencairan diambil pada hari yang sama. Anggaran untuk PKH saja berjumlah Rp 6 triliun untuk pencairan tahap kedua pada Juni 2016. Semoga sistem ini banyak manfaatnya," paparnya.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Peserta menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat pencairan dana Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Surabaya Selatan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2016).

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan, Kementerian Sosial sebenarnya sudah menyiapkan metode penyerahan bantuan non-tunai itu sebelum ada arahan Presiden.

Menurut Andi, metode non-tunai memungkinkan pula yang menjadi pelaku inklusif keuangan dalam program bansos bukan hanya pendamping PKH.

"Melainkan juga masyarakat yang didampingi," kata Andi di acara yang sama.

Untuk membuat metode itu berjalan, sebut Andi, ada empat prinsip yang harus dijalankan.

"Pertama, semua penerima bantuan harus punya rekening di bank. Kedua, semua bantuan dan e-voucher akan masuk ke dalam rekening tersebut," kata Andi.

Lalu, ketiga, lanjut Andi, para penerima bantuan harus menggunakan mode transaksi yang ada. Terakhir, pencairan dana dilakukan melalui agen yang ditunjuk.

"Kami sudah mempersiapkan segalanya. Pengembangan teknologi informasi (TI) juga terus dilakukan seiring berjalan waktu sekalian uji coba," tambah Andi.

Andi menyebutkan, persiapan terakhir dilakukan selama dua bulan sebelum peluncuran, yang itu menggandeng banyak pihak seperti pekerja TI dan pengacara.

"Arahnya nanti bisa lebih jauh lagi. Mensos pernah bilang bahwa PKH adalah ladang bisnis. Jangan sampai penerima bantuan hanya jadi penonton. Mereka harus jadi pelaku juga," ungkap Andi.

Andi menjabarkan, dana bansos dalam rekening bisa jadi semacam tabungan dan bisa digunakan sebagai modal untuk membangun usaha.

Agen tempat mencairkan dana juga bisa jadi wadah pemasaran produk Kube. Karena itu, Andi dan tim beberapa kali mengadakan diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam program ini.

"Kami mohon dukungan bapak ibu (sekalian) agar embrio e-warung dapat memberi pengaruh signifikan terhadap (penanganan) kesenjangan kesejahteraan di indonesia," tambah Andi.

Dimulai dari Kota Malang

Kehadiran Khofifah di Kota Malang, Senin, adalah meluncurkan konsep baru penyerahan bantuan ini. Pencairan bantuan PKH tahap kedua di kota itu sudah menggunakan program itu.

Rencananya, dalam dua bulan ke depan konsep ini sudah bisa digunakan di kabupaten dan kota lain di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Peluncuran bantuan sosial non-tunai di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/6/2016).

"Paling tidak dua bulan lagi sudah ada agen-agen di 34 kabupaten dan kota di indonesia," ujar Khofifah lagi.

Setelah kegiatan peluncuran ini, Khofifah juga menghadiri pencairan dana PKH tahap kedua di Kabupaten Malang, di Pendopo Bupati Malang di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen.

"Di Kabupaten Malang dana bansos masih berbentuk tunai. Namun segera dipersiapkan untuk jadi non-tunai. Bertahap, saya harap agen-agen sudah siap jadi sentral layanan bansos nontunai," kata Khofifah.

Tercatat ada 31.887 keluarga penerima PKH di Kabupaten Malang, dengan jumlah bansos senilai Rp 55,112 miliar.

Sementara itu, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat‎, menambahkan, kabupaten kota lain sudah diminta untuk bersiap segera mengadopsi sistem non-tunai ini.

Namun, lanjut Harry, pada tahap awal konsep bantuan non-tunai menjadikan wilayah perkotaan sebagai target awal. Alasannya, sebut dia, infrastruktur perbankan di perkotaan sudah lebih siap untuk menjalankannya.

"Di wilayah perkotaan, perbankan sudah lebih memungkinkan untuk layanan keuangan digital," sebut dia.