Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Dua Juta Data KTP Pun Kami Tak Akan Usung Ahok

Kompas.com - 20/06/2016, 15:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan partainya tak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk kembali maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017.

Muzani kembali mengungkit jasa Gerindra pada Pilkada DKI 2012. Saat itu, Gerindra mengusung dan memperjuangkan kemenangan Ahok sebagai Wakil Gubernur bersama pasangannya, Joko Widodo.

"Ahok (dulu) itu bukan siapa-siapa. Kami calonkan, perjuangkan. Pada saat itu Jokowi belum kenal Ahok, sejarahnya seperti itu. Akhirnya kami paksakan dan perjuangkan. Akhirnya terpilih," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Ia menilai, kinerja Ahok sebagai Wakil Gubernur saat itu mengecewakan dan tak bisa melindungi rakyat kecil di Jakarta.

Saat kampanye, ia dan Jokowi menjanjikan agar tak menggunakan Satpol PP dalam melakukan penertiban supaya tak menakut-nakuti rakyat.

Namun, yang terjadi, keduanya justru menggunakan kekuatan Satpol PP bersama dengan TNI untuk melakukan penggusuran.

"Kepada rakyat kecil dia sangat tidak memproteksi dan memberi perlindungan," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.

Saat ditanya mengenai calon yang akan diusung Gerindra, Muzani enggan mengungkapkan lebih lanjut.

"Pada akhirnya akan kami umumkan," kata dia.

Ahok akan bertemu dengan tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura untuk membicarakan langkah selanjutnya terkait pencalonannya sebagai Gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Pertemuan ini menyusul berhasilnya "Teman Ahok" dalam mengumpulkan 1 juta data KTP pendukung Ahok.

"Habis ini mungkin dengan 3 partai, kita akan ketemu nih untuk berembuk," ujar Ahok di Markas Teman Ahok, di Graha Pejaten, Minggu (19/6/2016).

Kompas TV Ahok: Saya Rela Tak Dipilih Gapapah Juga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com