Gerakan Masih Elitis, Pemberantasan Korupsi Diharapkan Belajar dari Revolusi Perancis

Kompas.com - 18/06/2016, 13:58 WIB
Sejumlah tokoh hadir dalam acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar oleh Pemuda Muhammadiyah, Sabtu (18/6/2016). Hadir diataranya koordinator ICW Adnan Topan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pengacara Todung Mulya Lubis, Alisa Wahid, cendekiawan Azyumardi Azra, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan. Lutfy Mairizal PutraSejumlah tokoh hadir dalam acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar oleh Pemuda Muhammadiyah, Sabtu (18/6/2016). Hadir diataranya koordinator ICW Adnan Topan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pengacara Todung Mulya Lubis, Alisa Wahid, cendekiawan Azyumardi Azra, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemberantasan korupsi harus melibatkan berbagai macam elemen masyarakat.

Saat ini di Indonesia, gerakan antikorupsi masih menjadi gerakan yang elitis dan belum menyentuh seluruh masyarakat.

"Yang paling banyak terlibat dalam gerakan antikorupsi sekarang ini adalah kelompok elit. Kelas menengah, intelektual, aktivis," kata Dahnil dalam Konvensi Antikorupsi 2016 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Dahnil berharap gerakan antikorupsi dapat dilakukan dari tingkatan paling dasar di masyarakat. Untuk mencapai itu, kata dia, gerakan pemberantasan korupsi dapat belajar dari Revolusi Perancis.


"Kalau kita belajar dari Revolusi Perancis, masyarakat di bawah terlibat. Itulah mengapa revolusi Perancis berhasil. Gerakan perubahan harus terlibat dari gerakan yang paling bawah," ucapnya.

Salah satu yang dapat membuat masyarakat akrab akan tindakan dan makna dari korupsi, Dahnil menyarankan perubahan istilah "koruptor" menjadi "maling".

Ia juga mengajak awak media untuk menulis maling dalam pemberitaannya mengenai koruptor.

"Ada permasalahan dengan sisi antropologi dengan kata korupsi. Agaknya penting kita berikan simbolisasi yang tegas dan keras. Wartawan sebut maling saja agar masyarakat lebih paham," tutur dia.

Kompas TV Aktivis & Pimpinan KPK Tolak RUU KPK

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X