Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Haruskan Angkutan Lebaran Penuhi Lima Aspek Dasar

Kompas.com - 18/06/2016, 12:19 WIB

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan lima aspek dasar yang harus dipenuhi angkutan Lebaran jalur darat, terutama bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Lima aspek itu harus dipenuhi untuk mewujudkan nirkecelakaan (zero accident) selama masa angkutan Lebaran tahun ini.

"Kalau bus AKAP itu saya minta yang harus dipenuhi, itu minimal, untuk menghindari risiko yang lebih besar," kata Jonan dalam peninjauan persiapan mudik Lebaran di Lampung, Sabtu (18/6/2016).

Jonan menyebutkan lima aspek dasar yang harus dipenuhi oleh setiap bus AKAP angkutan Lebaran, yaitu alat penunjuk kecepatan (speedometer) harus berfungsi, rem (termasuk rem tangan) harus berfungsi, sabuk pengaman untuk pengemudi harus ada, kaca depan tidak boleh rusak, dan ban tidak boleh gundul.

"Ban depan itu tidak boleh vulkanisir, hanya ban belakang saja yang boleh," katanya.

Dia menegaskan standar keselamatan tersebut harus dipenuhi maksimal 24 Juni 2016. Apabila hingga tenggat yang ditentukan belum dipenuhi, maka bus yang masih bermasalah dilarang beroperasi.

"Enggak akan boleh jalan," kata Jonan.

Terkait hasil inspeksi beberapa waktu lalu oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang menunjukkan hanya 20 persen bus AKAP laik jalan, Jonan mengaku kondisi angkutan darat paling parah dibanding angkutan moda lainnya.

Selain itu, dia menambahkan apabila banyak penumpang yang tidak terangkut karena bus AKAB tidak laik, hal itu jauh lebih baik dibandingnkan menanggung risiko yang lebih besar.

"Pilih mana, tidak berangkat apa tidak pernah sampai," kata dia.

Namun, saat ini, dia mengatakan telah menerapkan pengecekan berkala "ramp check" secara keseluruhan dan bukan sampel seperti tahun lalu.

"Ini pengaruhnya sangat besar untuk keselamatan karena dicek satu-satu," ucap Jonan.

Jonan mengatakan, terkait jaminan ketersediaan angkutan umum di daerah, hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing pemda.

Pasalnya, salah satu alasan pemudik membawa sepeda motor ke kampung halamnnya karena ketersediaan akan angkutan umum dinilai belum layak.

"Itu masing-masing daerah, coba tanyakan saja, kecuali kalau tanggung jawab angkutan daerah diserahkan ke pusat, " kata dia.

Jonan menyebutkan saat ini kuota mudik gratis bagi pesepeda motor telah terpenuhi dua pertiganya untuk yang diangkut melalui bus dan truk. Sementara untuk diangkut kereta sudah mencapai 80 persen.

(Juwita Trisna Rahayu/ant)

Kompas TV Jalan Alternatif Kendaraan Bermotor Diperbaiki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com