Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuding "Teman Ahok" Tanpa Bukti, Junimart Dinilai Hanya Klaim

Kompas.com - 17/06/2016, 11:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Junimart Girsang, diminta segera membeberkan bukti pernyataannya terkait aliran dana dari pengembang reklamasi di Pantai Jakarta Utara kepada kelompok relawan "Teman Ahok" senilai Rp 30 miliar.

"Kalau baru pernyataan kan menurut saya klaim dan selama belum terbukti masih akan terus menjadi polemik. Junimart menurut saya sudah pasti harus membuktikan pernyataannya tersebut," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).

Idil menyarankan Junimart segera membuka bukti-bukti tersebut ke publik karena pernyataannya soal tudingan Ahok itu sudah menjadi pemberitaan luas di media sosial.

Kalaupun enggan membuka data yang dimilikinya ke publik, Junimart setidaknya harus menyerahkan bukti-bukti itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Junimart: Kami Dapat Info, Ada Dana Rp 30 Miliar dari Pengembang Reklamasi untuk "Teman Ahok")

"Bahkan, satu lagi menurut saya harus juga dikonfrontasi dengan perusahaan pengembang reklamasi agar jelas duduk perkaranya. Selain KPK, kepolisian menurut saya juga perlu dilibatkan," kata Idil.

Idil sendiri melihat tidak ada arah PDI-P membuat strategi memecah Ahok dan Teman Ahok sebagai motif di balik pernyataan Junimart tersebut. Dia menilai langkah Junimart yang bicara soal aliran dana ke Teman Ahok adalah sikap pribadi.

"Ini personal saja menurut saya bahkan dengan 'menghilangnya' Junimart setelah mengeluarkan pernyataan tersebut dugaan saya dia justru ditegur Ketum PDI-P agar tidak meneruskan polemik tersebut," kata dia.

(Baca: KPK Selidiki Aliran Dana Rp 30 M dari Pengembang Reklamasi ke "Teman Ahok")

Junimart Girsang sebelumnya menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

"Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

"Salah satu orangnya Cyrus. Kan dipecat. Kami bilang ke KPK biar ini berkembang," lanjut dia.

(Baca: Dituding Terima Rp 30 Miliar, "Teman Ahok" Siap Buka Data Keuangan)

Junimart mengaku memiliki dokumen terkait informasi tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan dari mana informasi tersebut didapatkannya.

Baik Teman Ahok maupun pihak Cyrus membantah pernyataan Junimart. Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widiastono, menyatakan, sumber keuangan mereka selama ini hanya berasal dari penjualan merchandise. Teman Ahok siap membuka data keuangan mereka selama ini.

Adapun pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, menantang anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, membuktikan tuduhannya. Dia menilai pernyataan Junimart itu merupakan bentuk kepanikan PDI-P terhadap Teman Ahok.

"Orang kalap saja kali tuh. Masa orang bisa ngomong seenaknya kayak begitu terus KPK bisa langsung bergerak sih," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com