Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Minta Klarifikasi Pemberitaan Razia Warung di Serang

Kompas.com - 17/06/2016, 03:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan orang perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Gedung Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016) siang. Mereka meminta klarifikasi harian Kompas, Kompas TV, dan Kompas.com terkait pemberitaan mengenai razia warung makan saat Ramadhan di Serang, Banten.

"Pertama, kedatangan kami ini ingin meminta penjelasan tentang itu. Kedua, menghimbau mbok ya jangan melewati garis batas lah, proporsional dan profesional saja, adil," kata juru bicara FPI Munarman, SH.

FPI menilai pemberitaan tentang razia warung makan tendensius dan bertujuan menghapus perda syariat Islam di berbagai daerah sehingga melukai sebagian umat Islam.

Kedatangan FPI juga menurut Munarman sebagai alarm agar tidak terjadi dampak yang meluas di masyarakat atas masifnya pemberitaan tersebut.  

Menanggapi hal tersebut, Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia Widi Krastawan mengatakan, secara policy pemberitaan, baik TV, cetak, maupun dotcom sama sekali tidak ada intensi dan tidak ada maksud.

"Saya meyakini karena 22 tahun di kantor ini saya tahu value dan culture Kompas Gramedia," ujar Widi.

Widi mengakui bahwa dalam setiap pemberitaan dapat menyebabkan efek di masyarakat yang kadang tidak dalam kendali redaksi. Ia berterima kasih atas masukan dari FPI sebagai alarm tersebut.

"Di Kompas itu juga punya Ombudsman yang selalu mengontrol politik pemberitaan. Sesuatu yang dianggap kebablasan, dianggap melukai perasaan, pun dikontrol itu," kata Pemimpin Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Budiman menyatakan, tidak ada unsur sedikit pun untuk melukai perasaan umat Islam. Dalam pemberitaan mengenai kasus di Serang yang dikritik adalah pelaksanaan penegakan Perda terkait ketertiban saat Ramadhan.

Begitu pula dalam pemberitaan di Kompas.com dan Kompas TV, tidak ada framing pemberitaan untuk menghapus Perda Syariah. Pemberitaan tersebut menjadi terlihat masif karena menjadi isu yang hangat dan pembicaraan publik.

"Dalam pemberitaan in sebenarnya reporter kami berangkat ke lokasi bersama reporter lain berdasar informasi dari Satpol PP Kota Serang. Murni laporan dari lapangan bukan didesain dari ruang redaksi," ujar Yogi Arief Nugraha, Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV.

Namun, kemudian berita tersebut menjadi sorotan publik sehingga Kompas TV  harus memenuhi kerja jurnalistik dengan menghadirkan pihak terkait seperti Kepala Satpol PP Kota Serang, Wali Kota Serang, dan terakhir Ketua MUI.

"Tidak ada sedikit pun dalam ruang redaksi kami, saya kira sama koran dan dotcom, kaitannya dalam menentang (Perda)," ujarnya.

Yogi mengakui sulit untuk mengendalikan dampak pemberitaan setalah tayang setelah penonton memotret, merekam, kemudian berkomentar meskipun secara editorial hanya peristiwa yang disajikan.

Kompas TV sendiri berkomitmen menghadirkan konten yang positif di bulan Ramadhan untuk diambil manfaatnya bagi penonton. Bagaimanapun mayoritas penonton adalah muslim.

Misalnya, sudah tahun kelima Kompas TV menyiarkan siaran langsung shalat Tarawih dari masjidil haram di tengah pilihan tayangan lain yang secara bisnis lebih menggiurkan. "Otomatis tidak sedikitpun kami berpikir untuk menyakiti umat Islam," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com