Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Yang Puasa dan Tidak Puasa Harus Saling Menghormati

Kompas.com - 13/06/2016, 14:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar toleransi harus dijunjung tinggi selama bulan Ramadhan. Kelompok masyarakat yang berpuasa dan tidak berpuasa harus saling menghormati.

"Yang tidak puasa menghormati yang puasa. Yang puasa pun juga menghormati saudaranya yang tidak puasa. Jadi kita semua saling menghormati," ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (13/6/2016).

(Baca: Cerita Pilu Penjual Nasi Saeni dan Kritik Atas Intoleransi)

Lukman juga berpesan agar umat Muslim di Indonesia memperkuat persaudaraan sebangsa dalam bulan puasa ini.

Pernyataan Lukman juga merupakan jawaban atas peristiwa razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang terhadap lapak warteg milik Ibu Saeni (53), Rabu (8/6/2016) lalu. Razia tersebut menuai kecaman di kalangan netizen.

(Baca: Saeni Sempat Sakit dan Terpaksa Berutang Setelah Makanannya Disita Satpol PP)

Soal razia itu sendiri, Lukman secara khusus mengatakan, ada pesan yang dapat dimaknai, yakni penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan represif.

"Jadi kami berharap mudah-mudahan cara-caranya lebih manusiawi sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," ujar dia.

Lukman enggan berkomentar saat diminta tanggapan soal banyak peraturan daerah yang menjadi payung hukum razia lapak makanan selama bulan puasa. Lukman menyerahkan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri.

Kompas TV Ibu Eni Terharu Dapat Bantuan dari Warga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Nasional
Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Nasional
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Nasional
Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Nasional
Megawati Kenang Drama 'Dokter Setan' yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Megawati Kenang Drama "Dokter Setan" yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Nasional
Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com