Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Diminta Jangan Dukung Calon Kapolri

Kompas.com - 10/06/2016, 19:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dan Keamanan, Kusnanto Anggoro mengemukakan calon Kepala Polri (Kapolri) sudah seharusnya tak terafiliasi dengan partai politik (parpol). Kapolri harus figur independen.  

Independensi diperlukan demi menjaga integritas dan profesionalitas Kapolri dan Polri sebagai lembaga. Artinya, jangan ada dukungan dari partai politik terhadap sosok calon Kapolri. 

"Mutlak diperlukan seseorang yang mempunyai integritas, kualifikasi mulai dari kejujuran sampai profesionalisme dan bersifat netral terhadap polotik," ujar Kusnanto dalam sebuah acara diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2016).

Partai politik dalam konteks ini, kata Kusnanto, berperan lebih kepada pengingat kepada presiden yang punya hak prerogatif memilih calon Kapolri. Parpol juga bisa menjadi penyambung lidah rakyat soal isu-isu pergantian Kapolri. 

(baca: Komisi III Ingatkan Jokowi Paling Lambat Ajukan Nama Calon Kapolri Pekan Depan)

Aspirasi tersebut kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah melalui parpol. Tak hanya parpol, lembaga swadaya masyarakat, aktivis termasuk pelaku media massa juga bisa mengambil peran yang sama: menyalurkan pemikiran publik.

"Kita harap kapolri yang sekarang lebih bisa menstabilkan bangsa," kata dia.

Sejumlah nama kembali mencuat sebagai calon kapolri menjelang suksesi di tubuh kepolisian. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan depan. Sempat muncul wacana perpanjangan jabatan Kapolri karena dianggap belum ada calon yang menonjol.

Anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat berbeda. Ia menilai, ada tujuh jenderal bintang tiga yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian.

(baca: Masinton: Budi Gunawan Layak Jadi Calon Kapolri, Masalah Hukumnya "Clear and Clean")

Lalu, Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius.

"Bila kepemimpinan Jenderal Badrodin tidak diperpanjang, maka Wakapolri Budi Gunawan sangat tepat untuk menduduki jabatan Kapolri," kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senin (23/5/2016).

Kompas TV 7 Nama Ini Masuk Bursa Calon Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com