Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Kejatuhan Soeharto Dikendalikan Kelompok Komunis, Lulung Dianggap Gagal Paham

Kompas.com - 02/06/2016, 10:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu memaklumi pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga, Abraham Lunggana alias Lulung.

Lulung sebelumnya menyebut ada andil negara komunis dan kapitalis di balik kejatuhan rezim pemerintahan Soeharto.

"Memang enggak paham sejarah dia, he-he-he.... Dia tidak memahami terminologi komunis maupun kapitalis," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, kejatuhan Soeharto karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi saat itu. Di samping wewenang sentralistik yang melahirkan ketidakpuasan dan protes dari rakyat.

"Protes terhadap rezim Orba dipelopori oleh kalangan terdidik, yakni mahasiswa," ujarnya.

Masinton pun secara tegas menolak jika pergerakan masyarakat yang dipelopori mahasiswa saat itu ditunggangi oleh kepentingan asing, terlebih negara-negara komunis maupun kapitalis. (Lipsus: 18 Tahun Reformasi)

"Penggunaan idiom kapitalis dan komunis yang dituduhkan oleh Lulung tidak ada relevansinya. Dan menegaskan gagal pahamnya Lulung yang tidak memahami idiom komunisme dan kapitalisme," ucapnya.

Dalam acara Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016), Lulung menyebut kejatuhan Presiden Soeharto karena peran kelompok komunis.

(Baca: Lulung Sebut Kejatuhan Soeharto Dikendalikan Kelompok Komunis)

"Berhentinya Pak Soeharto merupakan kehilangan bangsa Indonesia," ujar Lulung.

"Karena berhentinya Pak Soeharto merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan bangsa Indonesia, tetapi dikendalikan negara kapitalis dan komunis," kata bakal calon gubernur DKI itu.

Kompas TV Gelar untuk Soeharto, Layak atau Tidak? - Dua Arah Eps 11 Bag 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com