Presiden Tak Perlu Takut Beda Pilihan Calon Kapolri dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu takut untuk berbeda pilihan dengan partainya, PDI Perjuangan, dalam memilih calon kepala Polri.

PDI-P menyatakan mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Menurut Ramlan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sepenuhnya. Artinya, Presiden berhak menentukan secara penuh posisi para pembantunya, termasuk menteri dan kepala Polri.

"Partai tidak bisa memaksakan pilihannya kepada Presiden sekalipun itu partai pendukung. Ini kan aneh, kita ini sistemnya presidensial, tetapi perilaku partainya seperti sistem parlementer," kata Ramlan saat dihubungi Kompas.com,Rabu (25/5/2016).

Ramlan menambahkan, dalam sistem presidensial, perilaku partai seharusnya gaduh saat membicarakan kebijakan. 

Yang terjadi, kata dia, partai justru gaduh saat penentuan menteri atau posisi penting lainnya.

"Kalau di sistem parlementer wajar partai gaduh memperebutkan posisi karena kabinet memang harus mendapatkan legitimasi partai yang ada di parlemen. Tetapi, kalau presidensial, ya aneh. Seperti di Amerika (Serikat) yang menggunakan sistem presidensial, misalnya, partai gaduh ya saat membicarakan kebijakan," kata Ramlan.

Presiden Joko Widodo akan kembali menentukan siapa yang akan menduduki jabatan kepala Polri untuk mengganti Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.

Hingga kini, belum muncul sejumlah nama yang akan diajukan ke Presiden sebagai kandidat kepala Polri. Namun, PDI Perjuangan menyatakan mendukung Budi Gunawan yang pada awal Januari lalu batal diangkat sebagai kepala Polri.