Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Munaslub Tak Dilarang Sebut Nama Calon Ketum dalam Pandangan Umum

Kompas.com - 16/05/2016, 09:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali dilanjutkan Senin (16/5/2016) sekitar pukul 10.15 Wita, di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali.

Agenda pagi ini untuk melanjutkan pandangan umum dari Dewan Pimpinan Daerah dan Ormas Golkar tentang laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

(baca: Bahas Tatib, Munaslub Golkar Ricuh)

Suasana panas kembali terjadi di awal acara. Kali ini, mereka berdebat soal boleh tidaknya menyebutkan nama salah satu calon ketua umum dalam sidang.

Sebagian DPD dan Ormas menganggap, boleh menyebutkan nama dalam pandangan umum. Namun, sebagian lainnya menolak.

Akhirnya, ketua sidang Munaslub Nurdin Halid tak melarang penyebutan nama itu. (baca: Golkar Mencari yang Mustahil)

"Saya hanya bisa mengimbau sebaiknya tidak menyebutkan nama. Tapi saya tak bisa melarang karena ini negara demokratis," kata Nurdin Halid menengahi perdebatan peserta.

Salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya sudah mengkhawatirkan adanya penyebutan satu nama calon saat pandangan umum.

Dia menilai, penyebutan nama calon dalam pemandangan umum bisa mempengaruhi peserta lain dan akhirnya akan berujung aklamasi dengan musyawarah mufakat.

(baca: Setya Novanto: Mohon Maaf, Saya Kemarin Agak "Ngantuk")

"Ini yang jadi pegangan untuk diawasi publik sehingga tidak ada skenario aklamasi," ujar Airlangga.

Kompas TV Sistem "Voting", Setnov Serahkan ke Panitia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com