Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rangkap Jabatan Ketum Sudah Jadi Sejarah di Golkar

Kompas.com - 11/05/2016, 19:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menilai rangkap jabatan antara ketua umum Golkar dengan pimpinan lembaga negara bukanlah hal terlarang.

Namun, menurut dia, memang ada pihak yang sengaja terus menggunakan isu rangkap jabatan untuk menyudutkan bakal calon ketua umum Golkar Ade Komarudin yang kini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menolak mundur dari jabatannya.

Ari mengatakan, Golkar sebenarnya punya sejarah panjang ketika memiliki ketua umum yang merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Misalnya, Wahono dan Harmoko yang menjadi Ketua MPR/DPR sekaligus memimpin Golkar di era Orde Baru.

Bahkan, pasca-reformasi ada Akbar Tanjung yang merangkap jabatan Ketua DPR dengan Ketua Umum Golkar.  

"Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR tatkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," kata Ari saat dihubungi, Rabu (11/5/2016). 

(Baca: Yorrys: Golkar Butuh Ketum yang Tak Rangkap Jabatan)

Setelah Akbar, Golkar dipimpin Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Baru di era Aburizal Bakrie lah Golkar dipimpin oleh seseorang yang tidak menjabat di lembaga negara.

Namun, di era Aburizal juga lah suara Golkar di pemilu turun setelah sebelumnya menjadi pemenang di Pemilu 2004.

Oleh karena itu, Ari menilai Ketua Umum Golkar yang terpilih nantinya tidak masalah jika memiliki rangkap jabatan sebagai pejabat publik. Menurut dia, yang terpenting Golkar memiliki figur ketua umum yang tidak bermasalah dan serius mengurus partai.

“Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosost dari pemilu ke pemilu harus menjadi alarm kebangkitan bagi Golkar," ujarnya.

Kompas TV 6 Kandidat Caketum Golkar Lolos
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com