Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Bantah Pemerintah Dukung Salah Satu Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 09/05/2016, 14:50 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah adanya dukungan pemerintah terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada 13-17 Mei 2016.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan dukungan yang diberikan pun ditujukan terhadap penyelenggaraan Munaslub.

"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD Golkar. Memang ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya sikap pemerintah jelas, kami dukung penyelenggaraan Munaslub di Bali," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

(Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

Luhut pun menampik kabar bahwa dirinya telah menyatakan dukungannya kepada Setya Novanto. Dia menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dukung mendukung dari dirinya sebagai pihak pemerintah maupun sebagai kader partai, sebelum Munaslub digelar.

"Tidak ada dukung-mendukung. Kalau saya dukung dia (Setya Novanto) kan, itu hak saya sebagai anggota Golkar. Itu pun masih kalau," kata Luhut yang sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu

Sebelumnya, politisi Partai Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut dirinya mendengar ada isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto mendapat dukungan dari pemerintah. Jika benar, ia menyayangkan adanya intervensi itu.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

"Saya enggak punya persoalan dengan Setya Novanto. Tapi apakah perlu Partai Golkar menjadi kepanjangan tangan seperti itu?" ujar Doli di sela acara peluncuran bukunya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Doli menambahkan, isu tersebut santer terdengar seminggu terakhir bahwa Munaslub sudah "selesai". Ia tak mengungkap asal isu tersebut.

(Baca: Pemuda NTT Tolak Novanto Jadi Calon Ketum Golkar)

Tapi Doli mengatakan gelaran Munaslub di Bali pada 15 Mei mendatang hanya formalitas mengetuk palu kandidat yang sudah direstui "Istana" untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Menurut dia, jika isu tersebut benar maka sama dengan mengebiri hak demokrasi seluruh kader dan pimpinan Partai Golkar.

"Yang akan menentukan adalah forum Munas," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Gotong-royong dari Seluruh Anggota
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com