Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sayangkan Ada PNS Fiktif di Pemprov DKI

Kompas.com - 28/04/2016, 12:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan kondisi itu, berarti negara masih mengeluarkan uang untuk membayar orang yang tidak bekerja.

"Kalau memang benar, sangat disayangkan. Karena ini menyangkut APBD, belanja daerah terganggu. Harusnya lebih banyak untuk pelanja publik," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Meski demikian, Tjahjo mengaku belum mendapatkan laporan resminya. Ia telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk membuat laporan tentang hal itu.

(baca: Ahok Sebut Adanya PNS Fiktif karena Penyesuaian Sistem)

Selain itu, Tjahjo juga menengarai kondisi serupa juga terjadi di daerah lain. Oleh sebab itu, ia juga meminta Sekjen untuk mencari informasi serupa di daerah.

"Akan kami cek betul. Karena banyak pemerintah daerah yang over pegawai, memang ada. Apalagi yang honor. Akhirnya kewalahan sendiri," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengungkap temuan adanya ribuan PNS fiktif. Di antara ribuan itu, terselip nama Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI. (baca: Ada 1.848 PNS Fiktif di Pemprov DKI, Fauzi Bowo Salah Satunya)

Penyebabnya, banyak PNS pensiun, mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat atau tidak hormat yang belum melakukan registrasi ulang ke sistem pemutakhiran data elektronik, yakni E-PUPNS.

Tak hanya di DKI Jakarta, hasil pendaftaran ulang PNS yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga ditemukan kasus PNS 'misterius' di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu diakui oleh Kepala BKN Bima Harya Wibisana yang menyebutkan saat ini terdapat sebanyak 57.000 PNS yang statusnya seperti itu. Saat ini total PNS di Indonesia sebanyak 4,5 juta orang.

''Awalnya jumlahnya mencapai 93 ribu PNS yang statusnya tidak jelas itu, namun setelah dilakukan verifikasi saat ini tinggal 57 ribu,'' kata Bima seperti dikutip Antara.

Selama ini, pemerintah membayar gajinya melalui rekening tabungan masing-masing. Sedangkan nilainya gaji yang dibayarkan kepada rekening seluruh PNS yang posisinya belum jelas itu mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

Ia menyebutkan, gaji pokok PNS itu antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta rupiah per bulan.

Kompas TV Semua Pejabat dan PNS Pemeriksaan Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com