Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sayangkan Ada PNS Fiktif di Pemprov DKI

Kompas.com - 28/04/2016, 12:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan kondisi itu, berarti negara masih mengeluarkan uang untuk membayar orang yang tidak bekerja.

"Kalau memang benar, sangat disayangkan. Karena ini menyangkut APBD, belanja daerah terganggu. Harusnya lebih banyak untuk pelanja publik," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Meski demikian, Tjahjo mengaku belum mendapatkan laporan resminya. Ia telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk membuat laporan tentang hal itu.

(baca: Ahok Sebut Adanya PNS Fiktif karena Penyesuaian Sistem)

Selain itu, Tjahjo juga menengarai kondisi serupa juga terjadi di daerah lain. Oleh sebab itu, ia juga meminta Sekjen untuk mencari informasi serupa di daerah.

"Akan kami cek betul. Karena banyak pemerintah daerah yang over pegawai, memang ada. Apalagi yang honor. Akhirnya kewalahan sendiri," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengungkap temuan adanya ribuan PNS fiktif. Di antara ribuan itu, terselip nama Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI. (baca: Ada 1.848 PNS Fiktif di Pemprov DKI, Fauzi Bowo Salah Satunya)

Penyebabnya, banyak PNS pensiun, mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat atau tidak hormat yang belum melakukan registrasi ulang ke sistem pemutakhiran data elektronik, yakni E-PUPNS.

Tak hanya di DKI Jakarta, hasil pendaftaran ulang PNS yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga ditemukan kasus PNS 'misterius' di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu diakui oleh Kepala BKN Bima Harya Wibisana yang menyebutkan saat ini terdapat sebanyak 57.000 PNS yang statusnya seperti itu. Saat ini total PNS di Indonesia sebanyak 4,5 juta orang.

''Awalnya jumlahnya mencapai 93 ribu PNS yang statusnya tidak jelas itu, namun setelah dilakukan verifikasi saat ini tinggal 57 ribu,'' kata Bima seperti dikutip Antara.

Selama ini, pemerintah membayar gajinya melalui rekening tabungan masing-masing. Sedangkan nilainya gaji yang dibayarkan kepada rekening seluruh PNS yang posisinya belum jelas itu mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

Ia menyebutkan, gaji pokok PNS itu antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta rupiah per bulan.

Kompas TV Semua Pejabat dan PNS Pemeriksaan Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com