Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Bantah Anggapan Pemerintah "Multipilot" karena Bentuk "Crisis Center"

Kompas.com - 25/04/2016, 12:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menampik tudingan bahwa proses pengambilan keputusan terkait persoalan negara tidak dibuat berdasarkan perintah dari Presiden Joko Widodo.

Terkait kebijakan membuat Crisis Center, Luhut menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo dan bukan berasal dari dirinya.

"Kalau ada orang yang bilang proses pengambilan keputusan di negeri ini multipilot itu tidak benar. Pilotnya hanya satu, yaitu presiden," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4/2016).

"Kami hanya bantu operasional. Saya sebagai tentara terbiasa tidak melakukan pekerjaan tanpa perintah dari atasan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Luhut meluruskan soal Crisis Center yang dipersepsikan oleh beberapa pihak sebagai barang baru dan terkesan Pemerintah tidak cepat tanggap dalam menangani berbagai persoalan.

Menurut Luhut, ide pemerintah untuk membangun Crisis Center sudah tercetus sejak dirinya masih aktif di dinas kemiliteran, meski eksekusinya selalu tertunda.

"Ide Crisis Center ini sudah dari dulu tapi tertunda tidak pernah terjadi sejak saya masih aktif di militer," ucapnya.

Luhut menuturkan, kebijakan membuat Crisis Center tersebut telah diinstruksikan oleh Presiden sejak dua minggu lalu.

Crisis Center akan merespons peristiwa-peristiwa khusus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Misalnya, penyanderaan, wabah virus yang mematikan, bencana alam luar biasa, perselisihan batas negara dan sebagainya. Dengan demikian proses pengambilan keputusannya bisa jadi padu dan cepat.

Crisis Center akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan segi operasionalnya berada di bawah Kemenko Polhukam.

Crisis Center tersebut akan berisi anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Kepala Polri dan Panglima TNI.

Sedangkan anggota tidak tetap akan diisi oleh kementerian yang terkait dengan krisis tersebut. (Baca: Respons Bermacam Peristiwa Pertahanan Negara, Pemerintah Bentuk "Crisis Center")

"Masalah apa saja? Bisa soal penyanderaan di luar negeri maupun dalam negeri yang akan berdampak pada straregis. Yang memutuskan itu adalah presiden, pelaksana hariannya Menko Polhukam," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com