PDI-P Bantah Instruksikan Cabut Dukungan KTP untuk Ahok

Instruksi DPP PDI-P itu terbit pekan lalu yang pada intinya agar kader serta simpatisan PDI-P menjaga soliditas dan tidak melakukan hal kontraproduktif.

"Kami punya disiplin. Kami ingin konsolidasi," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2016).

Hasto juga membantah jika dalam instruksi DPP PDI-P tersebut mengandung perintah kepada kader dan simpatisan partainya untuk mencabut dukungan kepada bakal calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Hasto, instruksi sangat jelas dan harus dipatuhi semua kader PDI-P.

"Semua akan nurut dengan keputusan partai. Dinamika Pilgub DKI jangan sampai membuat konsentrasi kepada rakyat berubah," ujar dia.

Saat ini, PDI-P masih melakukan proses penjaringan terkait figure yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Konsolidasi juga dilakukan sampai ke tingkat ranting PDI-P di seluruh Jakarta.

Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sampai akhir masa jabatan.

Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada 11 Maret 2016.

DPP PDI-P juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI-P yang diputuskan setelah proses penjaringan calon dilakukan.

Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

DPP PDI-P menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai berlambang banteng tersebut.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai instruksi DPP PDI-P terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bisa memiliki banyak makna.

Menurut Ray, instruksi tersebut bisa dimaknai agar kader PDI-P mencabut dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama dengan cara menarik KTP yang telah dikumpulkan.

"Sangat bisa diartikan instruksi itu supaya kader mencabut dukungan dari Ahok," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Ray mengungkapkan, PDI-P langsung mengeluarkan instruksi itu untuk mencegah adanya manuver yang dilakukan kader atau pengurus PDI-P, apalagi setelah muncul pernyataan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa majunya Basuki (Ahok) sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi.

"Akibat pernyataan deparpolisasi berdampak panjang, itu mau di-recovery kembali. Mau disolidkan, yang sudah ke sana (mendukung Ahok) ingin dikembalikan ke pangkuan PDI-P," kata dia.