Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Maju Independen atau Lewat Parpol, seperti Buah Simalakama"

Kompas.com - 08/03/2016, 18:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat, langkah apapun yang diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuju Pilkada Serentak 2017 sangat dilematis.

Dengan maju secara independen, menurut dia, tentunya menunjukan bahwa Ahok memiliki kekuatan untuk maju lewat jalur non-parpol karena terjadi ketegangan antara eksekutif dan legislatif.

Namun, jika maju lewat Partai Politik, Ahok bisa disangka tak mampu menjawab dukungan independen dari para pendukungnya.

(baca: Kata Hasto, PDI-P Punya Banyak Kader, Tak Perlu Risau Bersaing dengan Ahok)

"Sementara bila via partai politik, tentu parpol akan mengajukan nama," tutur Masykurudin saat dihubungi, Selasa (8/3/3/2016).

"Akhirnya sekarang menjadi simalakama," lanjut dia. (baca: PDI-P: Teman Ahok Mau Menjerumuskan Ahok)

Peluang

Namun, tak sepenuhnya keputusan Ahok yang maju secara independen dinilai tak tepat. Masykurudin melihat, setidaknya ada tiga hal yang bisa dijadikan peluang bagi Ahok untuk mempertahankan kursi DKI 1 meski lewat jalur independen.

Pertama, kata Masykurudin, yaitu kinerja. Menurut dia, Ahok masih memiliki waktu sekitar satu tahun lagi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur dengan baik hingga pilkada pada Februari 2017.

(baca: Ahok Masih Berharap PDI-P Mendukung Dirinya di Jalur Independen)

Dalam situasi ini, Ahok juga dinilai cukup diuntungkan oleh wakilnya Djarot Saiful Hidayat, yang hingga saat ini belum berencana mencalonkan diri sebagai gubernur.

"Sehingga isu akan adanya pecah kongsi antara gubernur dan wakil gubernur untuk jalan sendiri-sendiri di Pilkada mendatang tidak terjadi," ujar Masykurudin.

Kedua, nama-nama kandidat penantang Ahok dinilai belum memiliki pengalaman langsung menang dalam Pilkada dan mempunyai rekam jejak sebagai kepala daerah. Rekam jejak tersebut dianggap bisa menjadi penilaian tambah bagi Ahok.

(baca: PDI-P: Ahok Butuh Dukungan Parpol)

"Kenapa Ridwan Kamil paling potensial menjadi penantang Ahok? Karena Ridwan Kamil berpengalaman menang dalam Pilkada langsung dan nyata mempunyai rekam jejak yang baik," paparnya.

Adapun peluang terakhir adalah tergantung kepada figur yang akan digandeng Ahok menjadi calon wakil gubernur.

Wakil Ahok nantinya juga akan sangat menentukan elektabilitas Ahok sebagai pasangan calon.

Demikian pula dengan jumlah pasangan calon yang nantinya terjun ke dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI.

"Misalnya, Ahok dengan jalur independen melawan satu pasangan calon yang didukung seluruh parpol akan sangat berbeda dengan Ahok melawan lebih dari satu paslon dengan beberapa dukungan partai politik atau perseorangan," ujar Masykurudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com