Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bedakan Keributan Antar-menteri yang Perlu Dipublikasi dan yang Tidak

Kompas.com - 05/03/2016, 13:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, ada dampak positif di balik silang pendapat antar-menteri yang terjadi melalui media massa dan media sosial.

Perdebatan terbuka itu dinilainya mampu mengungkapkan persoalan yang terjadi di internal kabinet sehingga dapat dikaji bersama untuk dicari jalan keluarnya. (Baca: Jokowi Disarankan Bentuk Kode Etik Tertulis yang Atur Sikap Anggota Kabinet)

"Kalau debatnya hanya di (rapat) kabinet saja, enggak tahu kita," kata Qodari dalam diskusi bertajuk "Menteri Ribut Bikin Ribet" di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Hanya saja, menurut dia, ada keributan yang perlu diungkapkan melalui media, tetapi ada juga yang tidak.

Qodari mencontohkan keributan antara Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Keributan ini berawal saat Marwan meminta agar manajemen PT Garuda Indonesia diganti.

Hal ini disampaikan Marwan setelah pesawat Garuda yang akan ditumpanginya terlambat terbang atau delay.

Marwan pun menganggap kinerja manajemen Garuda masih bobrok. Terkait hal ini, manajemen Garuda juga telah menyampaikan klarifikasinya dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut.

Namun, keluhan Marwan ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui Twitter.

Dalam kasus ini, Qodari menilai Pramono tidak perlu membuat kegaduhan dengan mengomentari Marwan secara terbuka di media sosial.

"Menteri mengomentari menteri lain (dalam kasus Marwan) tidak perlu, enggak perlu ikut menyindir juga," kata dia.

Beda halnya dengan keributan yang melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pengelolaan Blok Masela.

Menurut Qodari, keributan di antara keduanya merupakan hal yang penting diungkapkan ke publik. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah")

"Kenapa? Karena ini kaitannya dengan biaya operasional yang berkaitan dengan uang negara. Kedua unsur ke manfaatnya," ujarnya.

"Dengan adanya kegaduhan ini, publik akan tahu mana kebijakan yang lebih baik, dan nanti ujungnya akan kelihatan seperti apa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com