Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bedakan Keributan Antar-menteri yang Perlu Dipublikasi dan yang Tidak

Kompas.com - 05/03/2016, 13:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, ada dampak positif di balik silang pendapat antar-menteri yang terjadi melalui media massa dan media sosial.

Perdebatan terbuka itu dinilainya mampu mengungkapkan persoalan yang terjadi di internal kabinet sehingga dapat dikaji bersama untuk dicari jalan keluarnya. (Baca: Jokowi Disarankan Bentuk Kode Etik Tertulis yang Atur Sikap Anggota Kabinet)

"Kalau debatnya hanya di (rapat) kabinet saja, enggak tahu kita," kata Qodari dalam diskusi bertajuk "Menteri Ribut Bikin Ribet" di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Hanya saja, menurut dia, ada keributan yang perlu diungkapkan melalui media, tetapi ada juga yang tidak.

Qodari mencontohkan keributan antara Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Keributan ini berawal saat Marwan meminta agar manajemen PT Garuda Indonesia diganti.

Hal ini disampaikan Marwan setelah pesawat Garuda yang akan ditumpanginya terlambat terbang atau delay.

Marwan pun menganggap kinerja manajemen Garuda masih bobrok. Terkait hal ini, manajemen Garuda juga telah menyampaikan klarifikasinya dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut.

Namun, keluhan Marwan ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui Twitter.

Dalam kasus ini, Qodari menilai Pramono tidak perlu membuat kegaduhan dengan mengomentari Marwan secara terbuka di media sosial.

"Menteri mengomentari menteri lain (dalam kasus Marwan) tidak perlu, enggak perlu ikut menyindir juga," kata dia.

Beda halnya dengan keributan yang melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pengelolaan Blok Masela.

Menurut Qodari, keributan di antara keduanya merupakan hal yang penting diungkapkan ke publik. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah")

"Kenapa? Karena ini kaitannya dengan biaya operasional yang berkaitan dengan uang negara. Kedua unsur ke manfaatnya," ujarnya.

"Dengan adanya kegaduhan ini, publik akan tahu mana kebijakan yang lebih baik, dan nanti ujungnya akan kelihatan seperti apa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com