Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setiap Tahun, Rata-rata Aliran Dana Gelap di Indonesia Capai 18 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 20/02/2016, 16:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menempati peringkat kesembilan negara dengan aliran dana gelap terbesar.

Rata-rata setiap tahunnya, dari Indonesia mengalir dana gelap ke luar negeri sebesar 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp 200 triliun.

"Aliran dana paling besar karena transaksi ilegal," ujar peneliti senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, dalam paparannya di Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Sementara, peringkat pertama diduduki oleh China dengan rata-rata aliran dana gelap sebesar 139 miliar dollar AS per tahun.

Setyo mengatakan, porsi transaksi ilegal ini mencapai lebih dari 99 persen dari total aliran dana gelap di Indonesia.

Transaksi ilegal dilakukan untuk menghindari biaya masuk, pajak pertambahan nilai. Bahkan, transaksi untuk transfer hasil korupsi dan pencucian uang dari perdagangan barang terlarang.

Setyo mengatakan, Indonesia melakukan perdagangan dengan 119 negara.

"Kemudian nilai perdagangan dimanipulasi sehingga nilainya lebih kecil. Supaya pajaknya lebih kecil dan uangnkita untuk pajak penjualan akan berkurang," kata Setyo.

Akibat cara tersebut, Indonesia kehilangan potensi pajak hingga Rp 20 triliun. Aliran dana gelap Indonesia mulai membengkak pasca krisis 1998 dan mencapai puncaknya pada 2007.

Saat itu, nilainya melampaui Rp 400 triliun. Jumlah aliran dana terus bergerak tergantung pada kinerja ekonomi dan perdagangan dunia.

"Lalu saat badai krisis global 2008, aliran dana gelap berkurang hampir separuh dari tahun sebelumnya," kata Setyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com