Dalam Rapat Bersama DPR, Luhut Tegaskan Negara Harus Lindungi LGBT

Kompas.com - 16/02/2016, 09:52 WIB
Seseorang melukis lengan Tara Mazda dengan hati pelangi di depan City Hall setelah mengiktu San Francisco Gay Pride Parade, 28 Juni 2015 di San Francisco, California, dua hari setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian. Max Whittaker / GETTY IMAGES / AFPSeseorang melukis lengan Tara Mazda dengan hati pelangi di depan City Hall setelah mengiktu San Francisco Gay Pride Parade, 28 Juni 2015 di San Francisco, California, dua hari setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, negara harus menjamin hak kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Pasalnya, mereka juga warga negara Indonesia.

"Bahwa agama melarang mereka itu, yes saya setuju. Tapi buat saya itu (LGBT) juga adalah hak asasi manusia," kata Luhut saat rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I dan III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi salah satu topik yang disinggung dalam rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I dan III DPR.

Menurut Luhut, tidak ada jaminan bahwa di dalam keluarga yang normal akan selamanya terbebas dari persoalan itu. (baca: Neurolog: LGBT Bukan Kelainan atau Penyakit)

"Itu adalah disease dari sebuah kromosom dan itu harus diobati," ujarnya.

Dalam forum yang sama, anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, di sejumlah negara keberadaan kelompok LGBT sudah dipersoalkan. Bahkan, untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ada negara yang justru meminta warganya untuk melakukan poligami.

"Putin saja sudah melarang. Irak justru memerintahkan poligami. Lalu di Singapura, sudah tegas melarang gay," kata Aboe Bakar.

Anggota Komisi III DPR itu meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk mengatasi persoalan ini. (baca: LGBT Sudah Terbentuk Sejak Janin)

"Mana sikap Indonesia? Aib ini kalau dibiarkan!" kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X