Kisah Jaksa Masuk Desa

Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan sulit diraih rakyat kecil. Itulah bayangan umum masyarakat soal penegakan dan layanan hukum.

Bahkan, setelah reformasi berjalan 18 tahun, rakyat masih harus berunjuk rasa untuk menuntut hak mereka.

Padahal, pada 1981, pernah dilakukan program kerakyatan Jaksa Masuk Desa dengan mendatangi rakyat kecil agar paham dan tidak takut mengadukan perkara hukum yang dihadapi.

Dalam beberapa tahun, sejak diluncurkan, sudah 9.000 desa yang mendapat pelayanan Jaksa Masuk Desa.

Sejarawan alumnus Universitas Diponegoro, Semarang, Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (9/2), mengatakan, pada Hari Bhakti Adhyaksa, 22 Juli 1981, Jaksa Agung Ismail Saleh meluncurkan program Jaksa Masuk Desa.

"Jaksa Masuk Desa bertujuan memberi pemerataan kesempatan memperoleh keadilan melalui bantuan hukum dan konsultasi bagi golongan tidak mampu di pedesaan," kata Bonnie.

Bonnie menerangkan, dalam temuan di majalah internal Kejagung, Pembinaan, Jaksa Agung Ismail Saleh menegaskan, program Jaksa Masuk Desa bukan untuk menampung perkara, apalagi mencari-cari perkara.

Memang dalam penelusuran arsip Kompas tahun 1981 terlihat betapa gebrakan Jaksa Masuk Desa mendapat perhatian publik.

Pada edisi Sabtu (28/2/1981), Ismail Saleh menyatakan, seorang jaksa harus menjadi penegak hukum yang disegani, bukan ditakuti. Jaksa juga harus dipatuhi, bukan dibenci.

Harian Kompas pada 30 Maret 1980 menulis janji Jaksa Agung Ismail Saleh, Jaksa Masuk Desa harus menjadi gerakan massa sejak Juli 1980.

"Jadikanlah Hari Bhakti Adhyaksa mendatang kembali ke desa", kata Ismail Saleh di depan kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia.

Dia meyakini, jika masyarakat desa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum akan menjadi lebih cepat berjalan sehingga jumlah kejahatan pun dapat menurun.

Jaksa Agung juga melibatkan mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi dalam program penyuluhan tersebut.

Penyuluhan hukum adalah hal penting dan mendasar. Jaksa diharuskan mampu menyelami persoalan masyarakat bawah di desa dan pelosok Indonesia.

Tajuk Rencana Kompas edisi 11 Maret 1982 menyebutkan Ismail Saleh sebagai "... salah seorang pejabat yang menyandang setiap jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, berdedikasi dan penuh tanggung jawab".