Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Bandara Paser

Kompas.com - 04/02/2016, 00:14 WIB
Kontributor Balikpapan, Dani J

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Tipikor Polda Kaltim kembali menetapkan lima tersangka korupsi pembangunan bandara Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Satu dari kelima tersangka adalah pejabat setempat.

Polisi juga menetapkan tersangka terhadap dua orang direktur, seorang komisaris, dan satu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

"Penetapan tersangka sejak kemarin (Selasa)," kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombespol Fajar Setiawan, Rabu (3/2/2016).

Fajar menyebutkan identitas para tersangka, yakni pejabat Paser berinisial BP, komisari HS, dirut HRP dan SB dan PPTK berinisial LB.

Fajar mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap peran kelima tersangka baru ini dalam pembangunan bandara. Menurut dia, banyak informasi yang hanya bisa terungkap dalam penyidikan saja.

"Yang pasti peran mereka setelah menang sebagai pembangun bandara itu pasti ada yang bekerja meratakan tanah, menggaruk, dan sebagainya. Tentu dipanggilin semua," kata Fajar.

Fajar mengatakan, tersangka korupsi pembangunan bandara Paser bisa bertambah.

Polisi ngebut dalam pengungkapan korupsi bandara Paser. Proyek di daerah Padang Pangrapat, Rantau Panjang, Paser, ini dikerjakan dari 2011 sampai 2014 dengan anggaran Rp 389 miliar.

Karena tak memenuhi target, pemerintah menghentikan pembangunan bandara. Selama itu, pemerintah telah mengeluarkan Rp 120 miliar.

Polisi turut mengawasi penggunaan anggaran ini. Polisi mendapati selisih Rp 38,9 miliar dan telah diperkuat melalui verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Polisi menilai, selisih itu sebagai pekerjaan fiktif.

Dari penyelidikan sejak pertengahan 2015, polisi akhirnya menahan empat orang di awal 2016. Salah satu dari mereka adalah mantan kepala Dinas Perhubungan dan seorang staf di dinas tersebut.

Di lain kesempatan, Kasubid Tipikor Polda Kaltim, AKBP Feri Jaya mengatakan, polisi menggeledah kantor Bappeda, Dishub, dan sejumlah asisten bupati pada Januari lalu.

Polisi membawa sejumlah dokumen terkait pembangunan bandara, saat itu. Februari 2016 ini, lima tersangka baru ditetapkan. Nama seorang pejabat kembali muncul di antara para tersangka itu.

"Tersangka baru, mulai dari pelaksana, tim lobi, dan pemenang lelang konstruksi," kata Feri Jaya, saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com