Menkumham Akan Sahkan Golkar Hasil Munas Riau

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly memastikan akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009.

Hal tersebut disampaikan Yasonna menanggapi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang meminta agar Menkumham mengesahkan kepengurusan Munas Riau atau Munas Bali demi legalitas untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

"Ya Riau-lah (yang disahkan)," kata Yasonna saat tiba pada acara penutupan Rapimnas Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal di JCC Kemayoran, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Masa kepengurusan Munas Riau sudah habis pada 31 Desember 2015 lalu. Adapun Munas Bali yang digelar kubu Aburizal pada 2014 belum juga mendapatkan pengesahan.

Dua kepengurusan hasil munas ini dipimpin oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

Bedanya, dalam kepengurusan Munas Riau, Agung Laksono juga tercatat sebagai wakil ketua umum.

Yasonna enggan berkomentar banyak mengenai pengesahan ini.

"Nanti saja ya selesai acara," kata dia, langsung masuk ke ruang tunggu yang sudah disediakan panitia Rapimnas Golkar.

Yasonna hadir dalam penutupan Rapimnas Golkar bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rencananya, acara ini juga akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam penutupan ini, Golkar kubu Aburizal rencananya akan mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah.

Tjahjo menambahkan, mereka hadir dalam acara ini atas instruksi Presiden Jokowi.

"Iya, kami hadir ke sini karena perintah dari Pak Presiden," ucap Tjahjo.