Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: NKRI Tidak Bisa Ditekan, Diancam oleh ISIS

Kompas.com - 14/01/2016, 17:43 WIB
Sabrina Asril, Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyebarkan semangat bahwa bangsa Indoensia tidak dapat ditakuti oleh aksi terorisme.

Hal itu disampaikan oleh Gatot dalam jumpa pers di Istana Negara, Kamis (14/1/2016). Hadir dalam jumpa pers itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gatot, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Gatot mengapresiasi upaya aparat Polri dan Pangdam Jaya yang dapat mengatasi situasi kejadian terorisme itu dalam waktu singkat.

"Saya mengingatkan bahwa yang pertama kita bisa mengatasi dengan sesingkat-singkatnya, hanya 4 jam," kata Gatot.

Upaya cepat itu, kata Gatot, dapat menekan timbulnya korban lebih banyak.

Kejadian tersebut menewaskan dua warga sipil, yakni seorang warga negara Kanada dan seorang warga Indonesia. Sementara itu, 15 orang warga sipil dan 5 polisi mengalami luka-luka.

Gatot mengingatkan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi serangan teroris yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) tersebut.

"Kita sepakat semua bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, oleh ISIS," kata dia.

Pada saat kejadian, Presiden Joko Widodo tengah berada di Jawa Barat. Presiden meminta kepada masyarakat untuk tidak takut terhadap teror seperti terjadi di Sarinah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Nasional
5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

Nasional
Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Nasional
Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Nasional
Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Nasional
Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Nasional
Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Nasional
Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Nasional
Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Nasional
Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com