Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Juga Borong "Treadmill", Proyektor, dan Alat Diagnosis Jantung hingga Miliaran

Kompas.com - 08/01/2016, 20:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengadaan barang dan jasa DPR pada tahun ini mendapat sorotan. Selain pengadaan pewangi ruangan dengan harga mencapai Rp 2,6 miliar, pengadaan barang lain pun tak kalah mengejutkan, yakni treadmill dan proyektor.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2016 yang diperolah Kompas.com dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dana anggaran pengadaan treadmill test yang dilengkapi EKG mencapai Rp 984.420.000.

Belum lagi dana anggaran pengadaan alat tes echocardiography (alat diagnosis jantung berupa pencitraan) yang mencapai Rp 2 miliar. Sementara itu, dana anggaran untuk pengadaan proyektor multimedia adalah Rp 600 juta.

DPR juga ingin melakukan pengadaan untuk alat elektronik lainnya, seperti PC dengan spesifikasi khusus untuk TV Parlemen sebesar Rp 900 juta, perisalah cerdas portabel sebesar Rp 3 miliar, scanner A3 berkecepatan tinggi sebesar Rp 900 juta, notebook ataulaptop Rp 950 juta, PC lengkap untuk unit kerja Setjen DPR sebesar Rp 2,69 miliar, dan antivirus internet berlisensi sebesar Rp 649,08 juta.

Seluruh rencana pengadaan barang itu merupakan jenis belanja modal dengan metode pengadaan berupa lelang sederhana. Pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada awal tahun ini dan ditargetkan selesai pada awal Agustus 2015.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti belum bisa memberikan kepastian mengenai nilai dalam anggaran RUP 2016.

"Saya cek dulu kepada yang mengelola," ujar Win saat dihubungi, Jumat (8/1/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com