Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Minta Pemerintah Mengeluarkan Aturan soal Penggunaan Seragam

Kompas.com - 06/01/2016, 12:09 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak TNI Angkatan Udara meminta pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai masalah seragam.

Permintaan tersebut muncul di tengah masalah kemiripan pakaian dinas harian (PDH) TNI AU dengan sejumlah instansi lainnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan, pihaknya tidak berbicara atau menyinggung instansi tertentu.

Namun, pihaknya berharap pemerintah dapat membuat aturan menyeluruh kepada pihak mana pun soal kemiripan seragam ini.

"Ini kami luruskan, tidak ada pernyataan KSAU yang bersurat ke instansi lain, tetapi kami telah membuat kajian internal masalah seragam ini. Kami berharap institusi yang berkompeten mengeluarkan aturan mengenai seragam, dalam hal ini pemerintah," kata Dwi saat ditemui Kompas.com di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2016).

Dwi menyatakan, sejauh ini belum ada aturan dari pemerintah mengenai penggunaan seragam dan atribut militer di kalangan sipil, termasuk soal masalah kemiripan seragam.

"Aturan itu memang belum, justru kami menggunakan aturan Panglima TNI tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas TNI Tahun 2004 dan Peraturannya," ujar Dwi.

Menurut dia, kemiripan seragam itu berdampak pada dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal ialah bagi anggota TNI AU sendiri.

Dwi mengatakan,seragam bagi anggota TNI AU adalah kebanggaan dan semangat bagi prajurit.

"Seragam itu kebanggaan kami, gimana mau bangga kalau seragam kita mirip orang lain," ujar Dwi.

Terkait faktor eksternal, Dwi menjelaskan, dalam konflik peperangan, sipil berseragam mirip militer bisa berbahaya karena dapat menjadi sasaran. Hal itu sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949.

"Faktor eksternalnya kalau dalam peperangan bisa jadi sasaran tembak karena bisa dianggap sebagai combatan," ujar Dwi.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna berpendapat, penggunaan seragam ala militer yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM akan menimbulkan salah persepsi.

Ia berharap ada perubahan seragam dari instansi sipil. "Ini bisa menimbulkan salah persepsi dan bisa disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Agus seusai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Lapangan Upacara Makoopsau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016), seperti dikutip Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com