Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi Papua, Jokowi Diminta Tak Hanya Rayakan Tahun Baru

Kompas.com - 31/12/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuka dialog dengan masyarakat sekitar mengenai peristiwa penembakan di Sinak, Papua.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, kunjungan Presiden ke Papua semestinya tak hanya dihabiskan untuk berbagai peresmian dan merayakan malam tahun baru.

"Presiden kalau ke Papua jangan hanya untuk piknik tahun baru dan sekadar seremonial peresmian ini itu saja. Jokowi harus mengakui dulu bahwa memang ada masalah di Papua, dan segera buka ruang dialog seperti yang diinginkan oleh rakyat Papua," ujar Alghiffari melalui siaran pers, Kamis (31/12/2015).

Alghiffari mengatakan, kekerasan di Papua hampir terjadi setiap hari sehingga dianggap masalah yang sangat fundamental. Namun, ia menyayangkan respons Jokowi saat disinggung soal penembakan tersebut.

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup mata dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah di Papua. Presiden Jokowi malah mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah lagi di Papua," kata dia.

Alghif mengatakan, LBH mendukung jalannya proses hukum oleh kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Ia mengingatkan agar polisi bertindak profesional.

"Tidak menggunakan cara represif yang berlebihan seperti yang selama ini digunakan di Papua. Jangan sampai ada jatuh korban lainnya," kata Alghif.

Dalam siaran  pers yang sama, Koordinator SKP-HAM Papua, Peneas Lokbere mengatakan, Jokowi harus memerintahkan gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk krluar dari krisis di Papua.

Selain itu, Jokowi juga didesak untuk menuntaskan janjinya menyelesaikan kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu.

"Kalau kekerasan lawan dengan kekerasan hanya akan lahirkan dendam, dan dendam akan lahirkan kekerasan, ini siklus kekerasan yang ada di Papua. Karena itu gencatan senjata harus dilakukan," kata Peneas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua mengingatkan kepolisian agar bertindak profesional dalam mengejar pelaku penembakan di Sinak, Papua.

LBH Jakarta dan SKP-HAM Papua juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Papua mengingat kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com