Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Pertimbangkan soal Proses Hukum Din Minimi

Kompas.com - 29/12/2015, 18:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jendral Badrodin Haiti memastikan akan melakukan proses hukum terhadap anggota kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh jika diserahkan kepada Polri.

Badrodin menambahkan, beberapa kasus yang dilakukan Din Minimi di antaranya adalah pembunuhan anggota TNI, pembunuhan masyarakat dan perampokan.

"Kalau diserahkan (ke polisi) tentu kita proses sesuai ketentuan," kata Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan (29/12/2015).

Adapun mengenai wacana pemberian amnesti kepada anggota Din Minimi, Badrodin mengatakan dapat dikordinasikan kembali.

"Petunjuk saya, lebih baik kalau diserahkan ke polisi. Tetap kita lakukan proses hukum. Masalah keringanan hukuman bisa dikordinasikan," ucap Badrodin.

Sebelumnya, pemimpin kelompok bersenjata Aceh, Nurdin Ismail alias Din Minimi, menyerahkan diri ke Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso di Aceh Timur.

Sutiyoso menuturkan, terdapat total 120 anggota Din Minimi yang turun gunung.

Menurut dia, pemerintah juga akan memberikan amnesti untuk anggota kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi di Aceh.

Sutiyoso mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly dan DPR RI sepakat memberikan amnesti untuk kelompok itu.

Tindakan tersebut dianggap sebagai penyelesaian konflik dengan cara santun dan lembut.

"Mekanisme (pemberian amnesti) nya seperti apa dulu, kan amnesti itu diberikan kalau sudah ada proses hukum," ujar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com