Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 34 Persen Publik Harap Penegakan Hukum Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 24/12/2015, 16:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016".

Dari hasil survei, didapatkan sejumlah 34 persen publik mengharapkan penegakan hukum yang adil atau tak tebang pilih.

"Jadi publik itu dipertontonkan dengan bagaimana perilaku aparat negara, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin itu agak berbeda," ujar Peneliti Senior FFH, Dian Permata pada sebuah acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Dalam paparannya, Dian menambahkan, selain mengharapkan penegakan hukum yang tak tebang pilih, harapan publik kepada pemerintah Jokowi-JK di bidang hukum adalah untuk menangkap pelaku korupsi

Ada 22,9 persen yang mengharapkan aparat penegak hukum lakukan pemberantasan korupsi, serta aparat yang bersih dan tidak disuap.

Adapun pada pertanyaan lainnya terkait persepsi publik terhadap situasi hukum di Indonesia, 23,3 persen menilai hukum berpihak pada penguasa atau orang kaya.

Sementara itu, hasil lainnya secara berturut-turut adalah, publik berharap koruptor banyak ditangkap KPK (22,1 persen).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sejumlah 29, 2 persen publik menilai penegakan hukum saat ini sudah baik dan 32,2 persennya menilai tidak baik.

Sedangkan, terkait persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, 35,2 persennya menilai baik dan hanya 29, 3 persen yang menilai tidak baik.

Adapun, 16,1 persen publik bahkan menilai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat baik.

Berkaca pada hasil survei, kata Dian, terpilihnya pimpinan baru KPK menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK terkait sejauh mana pimpinan terpilih dapat memenuhi ekspektasi publik.

"Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak?" tanya Dian.

"Jika pimpinan baru KPK itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK," ujarnya.

Survei itu dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling.

Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com