Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Slot Orbit 123 BT Dipertahankan untuk Indonesia

Kompas.com - 04/12/2015, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan mempertahankan slot orbit Satelit Geo 123 BT untuk satelit L-band. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (4/12/2015), Jokowi mengatakan bahwa penggunaan satelit bergerak (L-band) sangat penting untuk membantu komunikasi di daerah-daerah terpencil.

Satelit tersebut juga berguna untuk berkomunikasi menjaga laut Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan. 

"Membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk SAR misalnya. Kegunaan satelit bergerak sangat besar bahwa slotnya harus diambil," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi ingin slot orbit Satelit Geo 123 BT tetap dimiliki Indonesia. Ia ingin kementerian terkait membuat rincian teknis, termasuk pembiayaannya.

Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, di seluruh dunia hanya terdapat delapan satelit L-band dan salah satunya dimiliki Indonesia.

Satelit tersebut diluncurkan Indonesia pada tahun 2000 dari Kazakhstan dan dikelola oleh ACeS PSN. Rudiantara menyatakan, frekuensi slot orbit Satelit Geo 123 BT akan diincar banyak negara jika didiamkan kosong oleh Indonesia.

Slot orbit itu kosong setelah satelit L-band mengalami kebocoran bahan bakar dan deorbit atau keluar dari orbit pada awal 2015.

"Slot itu kayak tempat parkir. Kalau (ingin) mempertahankan, kita harus isi. Sekarang kita menyiapkan bagaimana agar slot tersebut tetap dimiliki Indonesia," ucap Rudiantara.

Opsi yang berkembang, kata Rudiantara, Indonesia akan meminjam satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit tersebut dan dibuka wacana untuk membagi beban pembiayaan dengan swasta.

Alasan peminjaman satelit ditempuh karena Indonesia memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk membuat satelit.

"Pada akhirnya kita harus punya satelit kita di sana. Kalau kita membuat satelit kan perlu waktu tiga tahun. Kalau nunggu tiga tahun berisiko, slotnya bisa diambil orang," ungkap Rudiantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com