Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Tak Pernah Bahas Masalah Pencatutan Nama dengan Luhut

Kompas.com - 02/12/2015, 19:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto kepada PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada, tidak ada komunikasi khusus (dengan Luhut) tentang ini," kata Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/11/2015).

Berdasarkan transkrip rekaman yang beredar, nama Luhut cukup banyak disebut dalam pembicaraan antara Setya, dengan pengusaha Riza Chalid, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maruf Syamsuddin.

Namun, Luhut berulang kali membantah dirinya terlibat.

Luhut bahkan menyatakan bahwa langkah Sudirman melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa restu Presiden Jokowi.

Pernyataan Luhut mengenai itu dibantah oleh Kalla. Kalla menegaskan bahwa Sudirman telah melaporkan masalah pencatutan nama kepada Presiden dan kepadanya.

"Bahwa dia (Sudirman) melapor ke Presiden dengan saya. (Melapor) Presiden Jumat, saya Sabtu. Setelah Presiden baru sama saya," ucap Kalla.

Kalla juga menyatakan bahwa dirinya sebagai tokoh senior Golkar tidak pernah berkomunikasi dengan Fraksi Golkar di DPR mengenai masalah pencatutan nama.

Sebagaimana diketahui, Fraksi Partai Golkar berusaha membela Setya dalam masalah ini.

"Tidak, untuk urusan ini tidak pernah (berkomunikasi dengan Fraksi Golkar)," ungkapnya.

Kalla mendukung langkah Sudirman melaporkan kasus pencatutan nama kepada MKD. Menurut Kalla, Sudirman akan salah jika menemukan pelanggaran tapi tidak melaporkannya.

Selanjutnya, Kalla tidak ingin mengintervensi proses sidang etik yang berlangsung di MKD.

Ia hanya memastikan bahwa proses renegosiasi dengan Freeport tidak semudah yang dijanjikan para pencatut namanya.

"Saya kira mungkin ngomong menjanjikan, tapi pelaksanaannya tidak mudah juga. Pokoknya kita dengar sajalah, saya tidak bisa ikutan," tutur Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com