Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Surya Paloh, Gatot-Erry Mengeluh

Kompas.com - 30/11/2015, 12:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali tidak hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Alasannya, sakit.

Akhirnya, jaksa Ahmad Burhanuddin membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Paloh saat diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam keterangan Paloh di BAP, ia mengaku diminta pengacara Otto Cornelis Kaligis untuk mengislahkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Wakilnya, Tengku Erry Nuradi.

Saat itu, Kaligis juga menjabat Ketua Mahkamah Partai Nasdem.

"Sebulan sebelumnya OC Kaligis bilang ada permohonan Gatot untuk bisa bertemu. OC Kaligis bilang meminta saran dan pendapat," ujar jaksa Ahmad membacakan BAP Paloh di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Islah tersebut dilakukan pada 21 Mei 2015, di Kantor DPP Nasdem. Dalam pertemuan itu, Erry mengeluhkan pembagian tugas di Pemerintah Provinsi Sumut yang tidak jelas. (baca: Surya Paloh Kembali Tak Hadir di Sidang Rio Capella)

"Erry (bilang), selama saya jadi wakil, pembagian tugas enggak jelas. Saya katakan, kalau gubernur dan wagub enggak harmonis, bagaimana kalian melaksanakan pembagian tugas?" kata Paloh dalam BAP.

Namun, Paloh mengaku sama sekali tidak mengetahui maksud ucapan Erry tersebut. Ia hanya berupaya mendamaikan keduanya, tanpa ingin mencampuri urusan antara Gatot dan Erry.

Sementara itu, Gatot mengeluhkan kurangnya dukungan Erry kepada Gatot.

"Kata gatot, bagaimana jalankan tugas sebagai Gubernur Sumut kalau tidak mendapat dukungan dari wakilnya," kata Paloh dalam keterangannya.

Pertemuan islah hanya berlangsung selama 20 menit. Saat itu, Paloh menegaskan kepada Gatot dan Erry bahwa ketidakharmonisan mereka akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Paloh sama sekali tidak mengetahui mengenai rencana Gatot untuk mengamankan penyelidikan dugaan korupsi bantuan sosial di Kejaksaan Agung mau pun Kejaksaan Tinggi.

"Saya tidak pernah disampaikan OC Kaligis bahwa gatot ada masalah Kejati dan Kejagung," tutur Paloh dalam BAP.

Menurut Paloh, permintaan islah hanya dia dengar dari Kaligis. Ia sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Rio untuk menjembatani islah Gatot-Erry.

Paloh juga mengaku tidak tahu adanya pemberian uang dari Gatot dan istrinya, Evy Susanti kepada Rio untuk mengamankan penyelidikan kasus bansos di Kejaksaam Agung.

"Saya tidak pernah mendapat laporan dari Rio bahwa dia terima Rp 200 juta dari Gatot dan Evy," kata Paloh.

Gatot melalui Evy diduga menyuap Rio sebesar Rp 200 juta untuk mengamankan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com